PTUN Tolak Gugatan PDIP, Gibran Tetap Sah Sebagai Wapres

Meski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan yang tidak menerima gugatan PDIP itu

PDIP belum mengetahui langkah hukum ke depan pasca PTUN menolak gugatan tersebut.

Ketua DPP PDIP Ronny Berty Talapessy merespons putusan PTUN tersebut.

Selain menolak gugatan, majelis PTUN juga menghukum PDI Perjuangan selak penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000.

Sidang ini ditunda sampai 24 Oktober 2024. Tepat empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.

Putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Artinya, putusan akan dibacakan usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Gugatan dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersoalkan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN menuturkan gugatan itu ditujukan kepada KPU

Gugatan PDIP terhadap KPU itu masuk ke PTUN Jakarta sejak April 2024.

Apabila SK yang digunakan untuk menggugat KPU masih SK 360, maka PTUN tidak berwenang untuk mengadili.

Namun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.

Soal tidak melantik, Gayus mengamini putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat.

Insiden itu memicu kericuhan yang melibatkan pemain dari kedua tim.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan rencana peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) yang berbasis pada emas.

Bahlil percaya penemuan cadangan gas besar di sumur Geliga-1 di Kalimantan Timur akan menjadi faktor penting dalam mencapai swasembada energi.

BNNP Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap santri bersangkutan.

BCA telah secara resmi mendukung penerapan QRIS Cross Border di Korea Selatan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di luar negeri.

Jumat lalu terjadi ledakan di area depan SPBU Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Minahasa untuk menemui korban gempa bumi. Kunjungan Gibran Kunjungi Korban Gempa Minahasa ini menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana dan dukungan moril bagi masyarakat t

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan PPPK di SD Inpres Kaniti Kupang, menegaskan pentingnya peran mereka dalam mencerdaskan bangsa.