PDIP Tetap di Luar Koalisi, PKS Puji Sikap Megawati
PKS menilai pertemuan antar tokoh bangsa penting untuk menjaga stabilitas.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memilih tetap berada di luar pemerintahan, meski sebelumnya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya lebih apresiasi lagi teman-teman PDIP, Bu Mega khususnya menyatakan tetap di luar pemerintahan, tapi siap membantu memperkuat pemerintahan," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (11/4).
Menurutnya, sikap tersebut membuka jalan agar fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat berjalan secara optimal.
"Kita bisa kembali kepada asas yang menjadi kontrol adalah DPR, karena fungsi pengawasan ada di DPR," ujarnya.
Pentingnya Silaturahmi
Meski demikian, Mardani mengatakan, silaturahmi antar tokoh bangsa tetap penting, apalagi dalam momentum Lebaran.
"Silaturahmi bagus, apalagi Lebaran kan. Kalau elitnya rukun, warganya tenang," tuturnya.
Ia juga menyoroti tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini, termasuk dinamika geopolitik dan perubahan iklim. Karena itu, pertemuan antar tokoh bangsa dinilai penting untuk menjaga stabilitas.
"Kita hadapi tantangan berat loh, bukan cuma Donald Trump yang kita di politik internasional gini, we live in the room with two elephants, one elephant is going crazy gitu. Cina sama Amerika, karena Amerika-nya ada going crazy, jadi berbahaya. Belum climate change," ungkap Mardani.
"Belum tadi ya, tensi politik yang kian banyak dialami kita, dan kita ini sekarang ini masuk tahun ke-70 Konferensi Asia-Afrika ini. Kita para parlemen akan memperingati," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan, meskipun Presiden Prabowo telah bertemu dengan Megawati.
"Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (masih berada di luar pemerintahan)," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4).
Muzani menjelaskan, PDIP tetap bisa digunakan sebagai kekuatan pendukung dalam memperkuat pemerintahan meskipun tidak masuk dalam koalisi.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," imbuhnya.