LIVE

PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances

Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.

pbnu
Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya
Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (Antaranews.com)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menilai revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada merupakan bagian dari mekanisme "check and balances" atau fungsi sebagai pengawas dan pengimbang.

"Ini sebetulnya mungkin bagian dari mekanisme 'check and balances' antara yudikatif dengan legislatif," kata Gus Yahya tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.

"Tapi kita masih harus lihat ini apakah betul DPR memang sedang punya agenda ke sana, dan bagaimana kita belum tau semuanya, kita harus cek dulu," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, pada Rabu (21/8), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada hari ini.

Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.

Partai yang memiliki kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20 persen perolehan kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
CFD Rasuna Said Mulai Efektif 1 Juni, Jam Operasionalnya Beda dari Sudirman

{{caption}}
Hasil Man Utd vs Nottingham Forest: Pakai Jersey Baru, Setan Merah Amankan Peringkat 3

{{caption}}
PPIH Atur Ulang Tenda Jemaah di Arafah dan Mina Jelang Puncak Haji 2026

{{caption}}
Sikat Genoa, AC Milan Naik ke Peringkat 3 Liga Italia

{{caption}}
Hasil Genoa vs Milan: I Rossoneri Perbesar Peluang Lolos Liga Champions

{{caption}}
Jemaah Haji Lansia Tak Perlu Nginap di Muzdalifah, Ini Skema yang Disiapkan PPIH

Topik Terkait
{{caption}}
Komisi II: RUU Pemilu Sedang Dimatangkan di Tingkat Fraksi

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

RUU Pemilu
{{caption}}
DPR Ingin Segera Revisi UU Pemilu, Fokus Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Parlemen

Baleg DPR meminta agar pembasan RUU Pemilu segera dibahas.

RUU Pemilu
{{caption}}
Dasco: Kalau Sampai Pendaftaran Calon Kepala Daerah RUU Pilkada Belum Disahkan, Kita Ikut Putusan MK

DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.

RUU Pilkada
{{caption}}
Poin-Poin Putusan MK yang Disiasati DPR

Rapat Baleg itu disinyalir untuk menyiasati Putusan MK tersebut. Ada beberapa poin-poin Putusan MK yang coba disiasati DPR.

Putusan MK
{{caption}}
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

RUU Pilkada
{{caption}}
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

RUU Pilkada
{{caption}}
Resmi, DPR Setujui Perubahan PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK

DPR RI menyetujui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengikuti putusan MK tentang syarat Capres-Cawapres

KPU RI
{{caption}}
Jelang Pemilihan, Kiai Ubab Maimoen Ingatkan Calon Ketum PBNU Tak Saling Serang

Para kandidat Ketum PBNU harus menggunakan cara mendapat kepercayaan dari muktamirin dan bisa diterima dengan baik.

berita update
{{caption}}
Masyayikh Sarang Doakan Gus Salam Pimpin PBNU

Masyayikh Sarang menyatakan dukungan dan doa untuk Gus Salam agar memimpin PBNU pada Muktamar ke-35 NU mendatang.

berita update
{{caption}}
PBNU Matangkan Persiapan Muktamar NU ke-35, Targetkan Pelaksanaan Agustus 2026

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan Muktamar NU ke-35 yang dijadwalkan pada Agustus 2026, dengan fokus pada pembentukan panitia dan verifikasi administrasi peserta.

agustus 2026
{{caption}}
Dari Konflik Panjang ke Islah, Rais PWNU DIY: Kini Saatnya Bersalaman

Rombongan yang menyertainya adalah para Masyayikh dari PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri Jawa Timur.

berita update
{{caption}}
PBNU dan Keuskupan Agung Jakarta Bangun Gerakan Ketahanan Sosial Hadapi Dampak Konflik Global

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Keuskupan Agung Jakarta bersepakat meluncurkan Gerakan Ketahanan Sosial, sebuah inisiatif kolektif untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak konflik global.

gerakan ketahanan sosial
{{caption}}
Ketum PBNU Harap Gencatan Senjata Permanen Iran-AS Terwujud, Tekankan Pentingnya Perdamaian Global

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata Iran-AS dan berharap terwujud Gencatan Senjata Permanen demi kemanusiaan global. Simak selengkapnya.

amerika serikat
{{caption}}
Prabowo Tunjukkan Komitmen Kuat untuk Perdamaian di Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Gus Yahya: Ormas Islam Siap Beri Kontribusi Nyata untuk Agenda Pemerintah

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan Ormas Islam akan mendapat ruang luas untuk berikan kontribusi nyata dalam mewujudkan agenda pemerintah, sekaligus sepakat mendukung Presiden Prabowo.

agenda nasional
{{caption}}
PBNU Dorong BoP Jadi Wahana Deeskalasi Konflik Timur Tengah, Presiden Prabowo Siap Bertindak

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan Board of Peace (BoP) harus menjadi instrumen penting untuk deeskalasi konflik di Timur Tengah, sebuah langkah yang juga didukung Presiden Prabowo Subianto.

board of peace
{{caption}}
Gus Yahya: Prabowo Subianto Berpeluang Besar Jadi Mediator Konflik Timur Tengah

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar menjadi **mediator konflik Timur Tengah** karena diterima semua pihak, menegaskan komitmennya untuk perdamaian.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Gus Yahya: Presiden Prabowo Bakal Optimalkan Peran BoP demi Redam Perang di Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto akan gunakan Board of Peace (BoP) sebagai instrumen damai di Timur Tengah. Gus Yahya sebut Indonesia siap jadi mediator konflik Iran.

berita update
{{caption}}
Gus Yahya di Harlah ke-100 NU: Meski Alami Dinamika, Kita Harus Tetap Bersatu

Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya peringatan Harlah ke-100 NU.

berita update