LIVE

PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances

Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.

pbnu
Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya
Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (Antaranews.com)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menilai revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada merupakan bagian dari mekanisme "check and balances" atau fungsi sebagai pengawas dan pengimbang.

"Ini sebetulnya mungkin bagian dari mekanisme 'check and balances' antara yudikatif dengan legislatif," kata Gus Yahya tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.

"Tapi kita masih harus lihat ini apakah betul DPR memang sedang punya agenda ke sana, dan bagaimana kita belum tau semuanya, kita harus cek dulu," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, pada Rabu (21/8), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada hari ini.

Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.

Partai yang memiliki kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20 persen perolehan kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ditangkap KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Dicopot dari Kursi Ketua DPW PAN

{{caption}}
Ditangkap KPK, Ini Kasus yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin

{{caption}}
OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek

{{caption}}
Kekayaan Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK

{{caption}}
Dalang Pembakaran Pesawat AMA Terungkap, Kini Diburu TNI

{{caption}}
Kelakar Pramono Kena Semprot Istri Gara-gara Aturannya Sendiri

Topik Terkait
{{caption}}
Komisi II: RUU Pemilu Sedang Dimatangkan di Tingkat Fraksi

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

RUU Pemilu
{{caption}}
DPR Ingin Segera Revisi UU Pemilu, Fokus Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Parlemen

Baleg DPR meminta agar pembasan RUU Pemilu segera dibahas.

RUU Pemilu
{{caption}}
Dasco: Kalau Sampai Pendaftaran Calon Kepala Daerah RUU Pilkada Belum Disahkan, Kita Ikut Putusan MK

DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.

RUU Pilkada
{{caption}}
Poin-Poin Putusan MK yang Disiasati DPR

Rapat Baleg itu disinyalir untuk menyiasati Putusan MK tersebut. Ada beberapa poin-poin Putusan MK yang coba disiasati DPR.

Putusan MK
{{caption}}
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

RUU Pilkada
{{caption}}
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

RUU Pilkada
{{caption}}
Resmi, DPR Setujui Perubahan PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK

DPR RI menyetujui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengikuti putusan MK tentang syarat Capres-Cawapres

KPU RI
{{caption}}
Gus Lilur Berharap Muktamar NU Ke-35 Hasilkan Pemimpin Pemersatu Umat

Tokoh muda NU, Gus Lilur, berharap Muktamar NU Ke-35 yang akan datang mampu melahirkan pemimpin pemersatu warga nahdliyin dan mengakhiri konflik internal yang berkepanjangan.

gus lilur
{{caption}}
Prabowo Hadiri Munas dan Konbes NU, Disambut Rais Aam PBNU Hingga Gus Yahya

Prabowo tiba di lokasi acara pukul 13.45 WIB, usai sebelumnya meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di Sampang, Jawa Timur.

berita update
{{caption}}
Gus Ma'shum PBNU: Adab Musyawarah NU Kunci Keberhasilan Munas dan Konbes

Wasekjen PBNU Gus Ma'shum mengingatkan adab musyawarah NU sebagai penuntun utama dalam Munas dan Konbes di Kediri, menekankan tradisi pesantren demi kemaslahatan bersama.

adab musyawarah
{{caption}}
Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Penutupan Munas-Konbes NU 2026 di Bangkalan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengonfirmasi Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Munas-Konbes NU 2026 di Bangkalan, Madura, yang akan membahas agenda penting menuju Muktamar NU.

bangkalan
{{caption}}
Jelang Muktamar ke-35 NU, Kandidat Ketua Umum PBNU Lengkapi Syarat Kaderisasi dan Intensif Konsolidasi

Sejumlah figur yang disebut masuk dalam bursa calon ketua umum terlihat semakin aktif melakukan silaturahmi dan konsolidasi ke pengurus wilayah.

berita update
{{caption}}
Lulus PMKNU, Gus Salam Kantongi Syarat Administratif Calon Ketua Umum PBNU

Di tengah menguatnya pembicaraan mengenai kandidat Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU.

berita update
{{caption}}
Gus Lilur: Muktamar NU ke-35 Jadi Pijakan NU Tetap Penjaga Moral RI

Tokoh muda NU, Gus Lilur, menegaskan Muktamar NU ke-35 harus menjadi pijakan bagi Nahdlatul Ulama untuk terus berperan sebagai penjaga moral Republik Indonesia, bukan sekadar ajang pemilihan internal organisasi.

gus lilur
{{caption}}
PBNU dan Keuskupan Agung Jakarta Bangun Gerakan Ketahanan Sosial Hadapi Dampak Konflik Global

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Keuskupan Agung Jakarta bersepakat meluncurkan Gerakan Ketahanan Sosial, sebuah inisiatif kolektif untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak konflik global.

gerakan ketahanan sosial
{{caption}}
Prabowo Tunjukkan Komitmen Kuat untuk Perdamaian di Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Gus Yahya: Ormas Islam Siap Beri Kontribusi Nyata untuk Agenda Pemerintah

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan Ormas Islam akan mendapat ruang luas untuk berikan kontribusi nyata dalam mewujudkan agenda pemerintah, sekaligus sepakat mendukung Presiden Prabowo.

agenda nasional
{{caption}}
PBNU Dorong BoP Jadi Wahana Deeskalasi Konflik Timur Tengah, Presiden Prabowo Siap Bertindak

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan Board of Peace (BoP) harus menjadi instrumen penting untuk deeskalasi konflik di Timur Tengah, sebuah langkah yang juga didukung Presiden Prabowo Subianto.

board of peace
{{caption}}
Gus Yahya: Prabowo Subianto Berpeluang Besar Jadi Mediator Konflik Timur Tengah

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar menjadi **mediator konflik Timur Tengah** karena diterima semua pihak, menegaskan komitmennya untuk perdamaian.

diplomasi indonesia