Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia

Para Caleg yang akan bertarung di Pemilu 2024 sempat dibuat ketar ketir. Pemicunya, gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Khususnya pasal tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Para penggugat ingin kembalikan menjadi sistem proporsional tertutup. Gugatan itu dilayangkan kader PDI Perjuangan Demas Brian Wicaksono, eks kader NasDem Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono yang tercatat dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menilai, partai politik masih memiliki peran sentral dalam penentuan nomor urut calon anggota legislatif. Lantaran, parpol jadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang ingin menjadi calon anggota DPR/DPRD. Terlebih peran sentral partai politik dalam memantau kinerja anggota DPR/DPRD yang terpilih juga saling terhubung dengan evaluasi bagi para anggota yang duduk di DPR/DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) atau recall. "Dengan adanya pelembagaan mekanisme PAW tersebut, maka para anggota DPR/DPRD dituntut untuk tetap bersikap loyal dan berkomitmen terhadap garis kebijakan partai politiknya," kata Saldi.

Seperti beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain tidak terlalu sering melakukan perubahan. Perubahan dilakukan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilu, perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai. Tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam catatan petitumnya, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) soal perlu adanya evaluasi atas sistem proporsional terbuka. Sebab, sistem yang selama ini eksis ternyata didasarkan pada demokrasi yang rapuh. "Dalam rangka menjaga agar tahapan Pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada Pemilu tahun 2029," kata dia. Perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang dimaksud telah empat kali diterapkan, yakni pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Harus ada perubahan dengan menyiapkan sistem proporsional terbuka terbatas.

Sebab, saat ini banyak persaingan yang dilakukan para calon anggota legislatif bersaing tanpa etika, menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarakat. Sehingga malah menimbulkan potensi konflik yang tajam dan membuat persaingan secara liberal. Terutama di antara masing-masing calon anggota legislatif dan tim suksesnya dalam satu partai yang sama atau konflik internal antar calon anggota legislatif dalam satu partai. Semua itu, nantinya akan selalu diselesaikan dan berakhir di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat diselesaikan oleh partainya.