Babak Akhir Bola Panas Sistem Pemilu 2024

pemilu sistem tertutup

Babak Akhir Bola Panas Sistem Pemilu 2024

8 fraksi di DPR RI menolak penerapan pemilu sistem proporsional tertutup Pemilu 2024.

Gugatan terhadap sistem Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi menuai pro dan kontra. 8 Fraksi di DPR menolak keras dengan sistem pemilu coblos partai. Mereka ingin tetap pemilu digelar dengan coblos caleg seperti pada sebelumnya. Terlebih saat Denny Indrayana pengakuan soal dapat bocaran putusan MK

Denny Indrayana mengaku sudah mengetahui MK akan memutuskan Pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau kembali memilih tanda gambar partai saja. Menurut dia, pada putusannya nanti hakim MK akan memiliki pendapat yang terbelah soal putusan tersebut.

"Jadi putusan kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting."

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," tutur dia.

Klarifikasi Denny Indrayana Soal Info Putusan MK Tak Ada Pembocoran Rahasia Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu sistem proporsional terbuka atau coblos anggota legislatif tetap berlaku.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim konstitusi.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Sistem Pemilu Coblos Caleg Tetap Berpotensi Politik Uang
"Dengan kata lain pembelian nomor urut calon DPR, DPRD atau jual beli kandidasi dan nomor urut nomination buying, juga merupakan salah satu bentuk praktik politik uang yang juga potensial terjadi dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup."

-Wakil Ketua MK Saldi Isra

Usai Putusan, MK akan Laporkan Denny Indrayana

Pelaporan ini buntut pernyataan Denny Indrayana terkait putusan gugatan sistem Pemilu. "Kami akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Saldi menilai keputusan ini untuk memberikan pelajaran kepada publik. Dia juga ingin organisasi advokat menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana melanggar etik atau tidak.

Saldi juga memastikan MK tidak melaporkan Denny Indrayana ke aparat penegak hukum. Sebab, seseorang berinisial AWW sudah mempolisikan Denny Indrayana.

Babak Akhir Bola Panas Sistem Pemilu 2024

16 Juni 2023 18:00

Artikel ini ditulis oleh

Editor Eko Prasetya

Topik Terkait

Reporter

Pemilu Sistem Tertutup Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia

MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Anies Ungkap Plesetan dari KPR: 'Kapan Punya Rumah', Saking Susah Urusnya

Anies menilai sistem KPR mempersulit masyarakat, termasuk anak muda untuk memiliki hunian sendiri

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil

Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Yusril Ihza Mahendra Koalisi Prabowo Bikin 12 Program, Yusril Usul soal Amendemen UUD 45' dan Masalah HAM Papua

Yusril mengusulkan ada pembenahan sistem politik hingga sistem negara di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gaji PNS Pakai Sistem Gaji Tunggal, Pemerintah Bakal Hapus 6 Tunjangan PNS Mulai 2024

Dengan sistem gaji tunggal, PNS hanya akan menerima satu penghasilan.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Suka Cita Partai Politik Sistem Pemilu Tetap Terbuka

Hakim MK menolak permohonan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

Baca Selengkapnya

cak imin Mahfud MD Dapat Bocoran Cak Imin Tak Mungkin Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kemnaker

Cak Imin sebelumnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker.

Baca Selengkapnya

bullying Masih Dirawat, Kondisi Terkini Siswa SMP di Cilacap Usai Dipukuli dan Ditendang Kakak Kelas

Polisi mengungkap motif pelaku siswa SMP 2 Cimanggu di Cilacap melakukan penganiayaan FF karena mengaku gabung dengan siswa geng lainnya.

Baca Selengkapnya

MPR Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres

PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres

Baca Selengkapnya