MPR RI: Imigrasi Humanis Berintegritas Kunci Kedaulatan dan Reputasi Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan peran krusial Imigrasi Humanis Berintegritas dalam menjaga kedaulatan serta membangun citra positif bangsa di mata dunia.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyoroti peran sentral imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara. Penekanan ini disampaikan dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun 2026 di Gedung MPR RI, Jakarta. Ibas menekankan pentingnya imigrasi yang humanis dan berintegritas sebagai fondasi bangsa.

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun 2026 ini mengusung tema "Imigrasi Humanis Berintegritas: Penjaga Kedaulatan, Gerbang Peradaban Bangsa". Ibas mengapresiasi berbagai terobosan layanan imigrasi. Ini termasuk implementasi Sistem Layanan Imigrasi Terpadu Digital yang mempermudah proses paspor dan visa di seluruh daerah.

Ia juga menyoroti program pengawasan perbatasan yang telah memperkuat keamanan. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat lokal secara efektif. Diskusi kebangsaan turut dirangkai dalam acara ini, melibatkan akademisi dan praktisi untuk mencari solusi terkait perkembangan imigrasi Indonesia ke depan.

Imigrasi sebagai Penjaga Kedaulatan dan Gerbang Peradaban Bangsa

Ibas menggarisbawahi dua aspek vital sistem imigrasi Indonesia. Pertama, imigrasi berfungsi sebagai penjaga kedaulatan negara, sesuai Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian. Kedua, imigrasi adalah gerbang peradaban bangsa yang merepresentasikan Indonesia di mata dunia internasional.

Ia mengutip filosofi politik Hannah Arendt, "The right to have rights is the fundamental condition of humanity". Filosofi ini menegaskan bahwa hak asasi manusia hanya akan bermanfaat jika dijamin oleh negara dan hukum. Oleh karena itu, imigrasi harus dilaksanakan secara adil dan bermartabat, sejalan dengan konstitusi negara.

Ibas menegaskan bahwa imigrasi bukan hanya soal keluar-masuk orang. Ini adalah cerminan watak bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan berlandaskan UUD NRI 1945, ia mengajak semua pihak berkolaborasi memperkuat sistem imigrasi yang humanis, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Digitalisasi dan Pengawasan Perbatasan untuk Layanan Optimal

Wakil Ketua MPR RI ini mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satunya adalah peluncuran program ‘All Indonesia’ pada 1 Oktober 2025 sebagai langkah integrasi layanan lintas sektor berbasis digital.

Digitalisasi layanan, penguatan pengawasan perbatasan, terutama di wilayah terluar, serta peningkatan integritas aparatur menjadi fondasi penting. Ini semua untuk mewujudkan pelayanan imigrasi yang cepat, ramah, dan berwibawa. Ibas menilai langkah-langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi program terintegrasi sekaligus memberikan efisiensi waktu dengan ramah layanan.

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun 2026 ini menjadi momentum penting. Ini untuk semakin memperkuat komitmen dalam membangun sistem imigrasi yang lebih baik. Tujuannya adalah sejalan dengan visi Indonesia yang semakin maju dan dihormati di dunia internasional.

Tantangan Multidimensi dan Solusi Integratif Keimigrasian

Prof. Iman Santoso menyoroti keimigrasian sebagai urusan multidimensi. Ini bersinggungan dengan keamanan nasional, demografi, dan pembangunan ekonomi. Ia menekankan dilema klasik antara penegakan hukum dan kepentingan ekonomi, serta perlunya penguatan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan tanpa mengabaikan kedaulatan negara.

Dr. Muhammad Alvi Syahrin menyoroti persoalan mendasar pada integrasi data keimigrasian. Data ini hingga kini belum sepenuhnya terkoneksi dengan instansi lain seperti Dukcapil dan kementerian terkait. Menurutnya, penguatan big data, sistem real-time, serta penataan ulang fungsi keimigrasian menjadi prasyarat penting untuk mencegah celah pelanggaran.

Dari perspektif hubungan internasional dan keamanan nasional, Prof. Anak Agung Banyu Perwita menegaskan bahwa imigrasi merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang strategis. Ia mendorong penguatan Smart Border Security Management sebagai bagian dari diplomasi publik dan national branding Indonesia di tengah kompetisi global.

Sinergi Kebijakan dan Anggaran untuk Imigrasi Berintegritas

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan pandangannya terkait tantangan kebijakan, anggaran, dan implementasi di lapangan. Ia mengungkapkan dilema antara target pariwisata dan fungsi imigrasi sebagai penjaga kedaulatan. Capaian PNBP Imigrasi disebut terus meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp10 triliun.

Namun demikian, Rinto juga menggarisbawahi keterbatasan alokasi anggaran, tantangan pengawasan di wilayah perlintasan laut, hingga minimnya fasilitas dan minat penugasan petugas di titik-titik perbatasan rawan. Ia menilai sinergi lintas kementerian, penguatan digitalisasi, serta skema kebijakan baru perlu terus dikaji secara seimbang.

Kegiatan ini menegaskan komitmen MPR RI untuk terus membuka ruang dialog konstruktif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi. Melalui diskusi ini, diharapkan arah kebijakan keimigrasian Indonesia semakin jelas: tegas menjaga kedaulatan, adil menegakkan hukum, dan humanis dalam pelayanan, demi Indonesia yang bermartabat di mata dunia.

Sumber: AntaraNews