Mendagri Dorong Pembangunan Rumah Susun, Solusi Tata Kota dan Permukiman Padat di Indonesia

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah mempercepat pembangunan rumah susun sebagai solusi vital mengatasi permukiman padat, meski tantangan geografis Indonesia menuntut pendekatan kontekstual.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk mengakselerasi pembangunan rumah susun (rusun). Langkah ini merupakan upaya strategis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta. Penekanan pada hunian vertikal ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam menata kembali struktur perkotaan yang semakin kompleks.

Dorongan Mendagri Tito muncul dari observasinya terhadap keberhasilan penataan kota di Singapura, di mana hunian vertikal terbukti efektif mengubah kawasan kumuh menjadi permukiman yang tertata rapi. Pengalaman tersebut menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi model serupa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak, sehat, dan memiliki akses mudah terhadap berbagai fasilitas publik.

Pembangunan hunian vertikal tidak hanya menawarkan solusi atas keterbatasan lahan, tetapi juga memungkinkan penyediaan fasilitas umum yang lebih terintegrasi. Sarana olahraga, ruang terbuka hijau, hingga akses transportasi publik dapat direncanakan secara lebih efisien. Ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan kota-kota yang lebih modern dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Pentingnya Hunian Vertikal sebagai Penataan Kota

Mendagri Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa hunian vertikal adalah kunci untuk menata kota secara lebih baik, mengacu pada pengalaman sukses di negara tetangga. "Nah, sebetulnya kita mengharapkan Jakarta bisa seperti itu. Berubah. Dan itu tapi kita harus mulai dari sosialisasi kepada masyarakat," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Konsep ini dinilai mampu memperbaiki tata kota sekaligus memudahkan penyediaan fasilitas publik, seperti sarana olahraga dan ruang terbuka hijau, yang esensial bagi kualitas hidup masyarakat.

Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hadi Supratikta, turut mendukung arahan Mendagri ini. Menurutnya, dorongan untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal sangat relevan dan kompatibel dengan kondisi Indonesia. Solusi ini tidak hanya mengatasi kepadatan penduduk, tetapi juga berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir dan efisien dalam penggunaan lahan.

Hunian vertikal juga menawarkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan yang terbatas, terutama di perkotaan. Dengan membangun ke atas, ruang di permukaan tanah dapat dialokasikan untuk fasilitas umum, area komersial, atau ruang terbuka hijau. Ini menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan ekologis kota dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi penduduk.

Tantangan Geografis dan Solusi Kontekstual

Meski demikian, Hadi Supratikta mengingatkan bahwa karakteristik geografis Indonesia yang terfragmentasi antara wilayah kontinental dan kepulauan harus menjadi pertimbangan utama. Penataan kawasan permukiman harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi setempat. Misalnya, wilayah pesisir dan kepulauan menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan, kerawanan terhadap kenaikan air laut, serta kebutuhan untuk mendukung mata pencarian nelayan.

"Pembangunan desain kontekstual harus mempertimbangkan aspek hidro-oseanografi, mitigasi bencana (misalnya tsunami atau banjir rob), dan potensi adanya penurunan tanah akibat tidak adanya larangan pengambilan air tanah yang berlebihan untuk industri, dan mempertimbangkan kearifan lokal," jelas Hadi. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal dalam setiap proyek pembangunan hunian vertikal, khususnya di daerah pesisir.

Sementara itu, menata kawasan pegunungan yang padat penduduk juga memiliki tantangan tersendiri, seperti topografi lahan yang curam dan rentan longsor. Pembangunan rusun secara masif di daerah ini perlu kehati-hatian ekstra. "Pembangunan rusun di daerah pegunungan harus sangat hati-hati dan tidak masif karena risiko geologis. Hunian vertikal lebih cocok untuk kota-kota di dataran tinggi yang padat dan memiliki lahan terbatas, namun dengan perencanaan mitigasi bencana yang ketat," ujar Hadi. Penerapan di pegunungan disarankan dalam skala kecil, tidak melebihi empat lantai, dan di pusat kegiatan lokal untuk meminimalkan perusakan lahan pertanian atau hutan.

Strategi Implementasi dan Pendanaan Inovatif

Agar arahan Mendagri dapat terlaksana secara strategis, diperlukan peta jalan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan regulasi, pendanaan, dan penerimaan sosial berbasis mitigasi. Proses perizinan juga harus disederhanakan melalui tata laksana perizinan terintegrasi. "Perlu ada insentif tata ruang, yaitu Pemda dapat memberikan insentif khusus (seperti kemudahan izin atau pengurangan pajak) kepada pengembang, baik swasta maupun BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah), yang membangun rusun umum atau subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Hadi.

Skema pendanaan inovatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), juga sangat memungkinkan untuk diterapkan. "Skema KPBU adalah skema pembayaran availability payment (AP) untuk penyediaan dan pembiayaan Rusunawa (Rumah Susun Sewa), sehingga mengurangi beban anggaran langsung Pemda," terang Hadi. Selain itu, pemanfaatan aset lahan milik negara atau daerah yang tidak terpakai juga menjadi potensi lokasi pembangunan rusun.

Tidak kalah penting, Mendagri Tito perlu menginstruksikan Pemda untuk menyiapkan unit pengelola rusun yang profesional. Hal ini bertujuan menjamin pemeliharaan bangunan dan kebersihan lingkungan, serta mencegah rusun menjadi tidak terawat atau mangkrak dan kumuh. "Penting juga, hunian vertikal ini memprioritaskan warga terdampak, yaitu memberikan hak prioritas kepada masyarakat yang direlokasi dari kawasan kumuh atau rawan bencana untuk menempati rusun yang dibangun," pungkas Hadi, menekankan aspek keadilan sosial dalam program ini.

Sumber: AntaraNews