Sorot
{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

{{caption}}
TKP Pilot Nicholas Goselin Ditembak KKB Tak Ada Pos Keamanan

{{caption}}
Pramono Ungkap Desain Jembatan Gembok Cinta di Rasuna Said

{{caption}}
Dikepung Asap TPA Jatiwaringin, Warga Cek Kesehatan Dapat Obat dan Masker

{{caption}}
Pramono Kaji Usulan Pemkot Depok Tambah Rute Transjakarta

{{caption}}
Tewas Ditembak KKB, Pilot Nicholas Goselin Tiga Tahun Gabung PT AMA

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: KPU Loloskan Dharma Kun Calon Tunggal Pilkada Jakarta, Polisi Hentikan Kasus Catut KTP

Komisi Pemilihan Umum Jakarta menetapkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai pasangan calon independen di Pilkada Jakarta 2024.

{{caption}}
Dharma Pongrekun Masih Pikir-Pikir Buka Komunikasi dengan PDIP: Kami Belum Terbiasa Lobi-Lobi Politik

Dharma mengaku saat ini masih mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran sebagai calon independen di Pilkada Jakarta.

{{caption}}
Penuhi Syarat Pencalonan Pilkada Jakarta, Ini Sederet Jabatan Dharma Pongrekun Semasa Aktif di Polri

Dharma di antaranya pernah ditugaskan sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

{{caption}}
KPU DKI Tetapkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Penuhi Syarat Daftar Pilkada Jakarta

KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju pada Pilkada Jakarta dari jalur perseorangan.

{{caption}}
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP

KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.

{{caption}}
Dharma Pongrekun Klarifikasi Usai KTP Warga Dicatut Buat Dukungan Pilkada Jakarta

Dharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.

{{caption}}
Perjalanan Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta, Sempat Tak Lolos Verifikasi Kini Tersandung Dugaan Catut KTP Warga

Nasib pencalonan Dharma-Kun Wardana di Pilkada Jakarta bakal ditentukan KPU DKI Jakarta dalam rapat pleno digelar, Senin (19/8) hari ini.

{{caption}}
Ancaman Jeratan Pidana Imbas Pencatutan Data NIK untuk Dukung Dharma Pongrekun

banyak masyarakat yang mengaku data mereka dicatut, padahal sama sekali tidak tahu atau kenal apalagi menyatakan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

{{caption}}
Heboh soal Pencatutan KTP Warga DKI Dukung Paslon Pilkada, Menkominfo Respons Begini

Budi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.

{{caption}}
KTP Warga DKI Dicatut untuk Pilkada Jakarta, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu Tentukan Nasib Dharma-Kun Wardana

KPU DKI Jakarta meminta masyarakat yang merasa data KTP dicatut melaporkan ke Bawaslu.

{{caption}}
Penjelasan KPU Jakarta Soal KTP Anak Anies Dicatut Jadi Syarat Dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana

Sejauh ini pihaknya sudah mengecek status dukungan dua anak Anies.

{{caption}}
NIK KTP Warga Dicatut Dukung Calon Independen Pilgub Jakarta, Puan Minta Diusut Tuntas

Menurut Puan, temuan tersebut harus diusut demi memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil.

{{caption}}
Bawaslu Jakarta Proses 7 Laporan Pencatutan KTP, Masuk Tahap Klarifikasi

Bawaslu Jakarta saat ini sedang mengklarifikasi terkait laporan dugaan tindak pidana pencatutan NIK

{{caption}}
Polisi Minta Warga yang Dicatut KTP Dukung Pasangan Dharma-Kun Lapor Bawaslu Jakarta

Menjelaskan keputusan diambil setelah pihaknya memutuskan menghentikan kasus pencatutan yang sempat dilaporkan

{{caption}}
Warga Jakarta Ini Kecewa Berat Laporannya soal Pencatutan KTP Dukung Dharma-Kun Dihentikan Polisi

Samson mengaku enggan untuk melanjutkan perkara ini sebagaimana dijelaskan kepolisian untuk ditangani ke pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

{{caption}}
Bupati Langkat Tersangka Suap, KPK Ungkap Modus Proyek Fiktif

Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK, membuatnya irit bicara di hadapan publik terkait dugaan suap proyek.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

{{caption}}
Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

{{caption}}
Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT Berkelas

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.