Komisi VII DPR Dorong Kemenekraf Aktif dalam Perlindungan Pekerja Kreatif

Kasus hukum yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu memicu Komisi VII DPR RI mendesak Kemenekraf untuk lebih aktif dalam Perlindungan Pekerja Kreatif, mengingat kontribusi besar sektor ini bagi ekonomi nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendesak Kemenekraf untuk berperan aktif dalam Perlindungan Pekerja Kreatif menyusul kasus hukum yang menimpa videografer Amsal Christy Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kasus ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi iklim industri kreatif di Indonesia.

Chusnunia Chalim menekankan pentingnya kehati-hatian aparat hukum dalam menangani perkara seperti Amsal, agar tidak salah menerapkan kebijakan yang bisa menjadi bumerang bagi pertumbuhan industri kecil. Hal ini juga sejalan dengan upaya Presiden Prabowo untuk menyejahterakan pelaku ekonomi kreatif.

Perkara Amsal yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Medan ini sebelumnya juga telah disoroti oleh Komisi III DPR RI, yang tidak menemukan unsur penggelembungan harga. Komisi III bahkan meminta majelis hakim mempertimbangkan vonis bebas bagi Amsal dan mendorong evaluasi aparat penegak hukum.

Peran Kemenekraf dalam Menjamin Keadilan Pekerja Kreatif

Komisi VII DPR RI secara tegas mendorong Kemenekraf untuk hadir dan memastikan kasus serupa tidak menjadi preseden buruk yang merugikan pelaku industri kreatif di daerah. Kemenekraf diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga iklim usaha yang kondusif bagi para pekerja kreatif.

Chusnunia Chalim menyatakan bahwa sebagai mitra Kemenekraf, Komisi VII melihat peran kementerian ini sangat krusial, terutama setelah Presiden Prabowo berjuang untuk menyejahterakan pelaku ekonomi kreatif. Upaya tersebut termasuk memisahkan kementerian, mendanai ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, dan menerbitkan peraturan pemerintah.

Kasus Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan utama karena potensi dampaknya terhadap kepercayaan dan semangat para pekerja kreatif. Perlindungan Pekerja Kreatif melalui intervensi Kemenekraf diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden serupa yang dapat menghambat inovasi dan kreativitas.

Komisi III DPR RI juga telah menyatakan tidak menemukan unsur penggelembungan harga dalam perkara Amsal, serta meminta majelis hakim mempertimbangkan vonis bebas. Desakan ini menunjukkan adanya konsensus di parlemen mengenai pentingnya keadilan bagi pekerja kreatif.

Kontribusi Signifikan Sektor Ekonomi Kreatif bagi Nasional

Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, menjadikannya salah satu pilar strategis pembangunan. Data menunjukkan bahwa sektor ini adalah harapan besar untuk kesejahteraan dan daya ungkit ekonomi yang tinggi.

Pada periode 2024–2025, sektor ekraf diperkirakan akan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp1.500 triliun hingga Rp1.661 triliun, atau sekitar 7,28 persen dari total PDB nasional. Angka ini menegaskan posisi vital ekonomi kreatif dalam struktur ekonomi Indonesia.

Selain PDB, sektor ekraf juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, dengan lebih dari 26 juta individu bekerja di dalamnya. Subsektor kuliner, fesyen, serta kriya menjadi dominasi utama, menunjukkan keragaman dan potensi ekspor yang terus berkembang.

Kontribusi ini juga menjadi salah satu jawaban atas tantangan bonus demografi yang dihadapi Indonesia, di mana sektor kreatif mampu menyediakan lapangan kerja dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, Perlindungan Pekerja Kreatif menjadi investasi penting untuk masa depan bangsa.

Perlindungan Pekerja Kreatif di Tengah Pergeseran Ekonomi Global

Pergeseran ekonomi global dari sektor ekstraktif menuju ekonomi kreatif menuntut adanya perlindungan yang lebih kuat bagi para pelaku industri. Transformasi ini menjadikan Perlindungan Pekerja Kreatif sebagai isu krusial yang harus diutamakan oleh pemerintah.

Kasus-kasus seperti yang menimpa Amsal Christy Sitepu menunjukkan urgensi bagi Kemenekraf untuk tidak hanya mengembangkan sektor ini, tetapi juga memastikan keamanan hukum dan keadilan bagi para pekerjanya. Tanpa perlindungan yang memadai, potensi besar ekonomi kreatif bisa terhambat.

Chusnunia Chalim secara spesifik berharap Amsal Christy Sitepu dapat dibebaskan sepenuhnya dari jeratan hukum, sebagai bentuk nyata komitmen terhadap Perlindungan Pekerja Kreatif. Pembebasan ini akan mengirimkan sinyal positif bagi seluruh ekosistem kreatif di Indonesia.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi dan mekanisme yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus melindungi hak-hak para pekerjanya. Ini termasuk edukasi hukum dan pendampingan bagi mereka yang rentan terhadap masalah hukum.

Sumber: AntaraNews