Kemendagri Terima 296 Pengaduan soal Pilkada Serentak di November 2024

Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.

Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024

Berkaca dari Pilkada lalu, polisi mengevaluasi terkait pendistribusian logistik, kerusakan kotak hingga surat suara.

Pada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.

Hadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.

Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Garuda Youth Camp 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, Minggu (3/5).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengagumi Museum SBY-Ani Pacitan, menyebutnya berkelas dunia setelah kunjungan kerja di Pacitan.

Bima menegaskan, kerja sama sipil-militer yang ideal adalah yang menghadirkan kekuatan negara yang efektif, demokratis, responsif & dapat dipertanggungjawabkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak WFH ASN di Kota Bogor untuk memastikan efektivitas kebijakan, menjaga kinerja, dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memuji **Kapasitas Fiskal Kepri** yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak luas, tidak hanya pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian dan pendidikan. Simak bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam imple

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

Gubernur dapat mengupayakan kompensasi melalui daerah lain yang masih memiliki ketersediaan lahan untuk menjaga luasan LBS.

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Kemendagri terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Penghuni rumah mengaku belum pernah mendapatkan bantuan perumahan. Program BSPS merupakan bantuan pertama yang ia terima selama menempati rumah tersebut.

Pengalaman panjang yang dimiliki para praja dalam menjalankan tugas pemerintahan dari level paling bawah menjadi modal berharga.