Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.

Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.

Pada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.

Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada

Pilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.

Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.

Ronny menyebut kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.

Togap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.

Pada saat Pemilu tahun 2019 yang lalu atau 2024, perkara netralitas ASN tidak lebih dari seribu

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Bawaslu Gorontalo mengintensifkan program konsolidasi demokrasi sebagai upaya preventif terhadap praktik politik uang menjelang pemilu dan pemilihan mendatang, mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif.

Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan demokrasi yang

Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyoroti bagaimana desain Pilkada memiliki dampak signifikan pada birokrasi dan pelayanan publik daerah, memicu pertanyaan tentang netralitas.

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

Pemkot Ambon berkomitmen tingkatkan Integritas ASN Ambon dan profesionalisme dalam peringatan HUT Korpri ke-54, sekaligus menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.