Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Wajar, Golkar Prioritas Bagi Prabowo-Gibran

Waketum Golkar menjelaskan awal mula pembahasan lima kursi menteri dari pertemuan dengan kader.

Airlangga menegaskan mendukung setiap kebijakan Prabowo-Gibran

Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih

Grace hanya menekankan partai pengusung Prabowo-Gibran tidak hanya Golkar.

Airlangga mengatakan yang penting jatah kursi untuk partai beringin aman.

Zulhas menyerahkan urusan jatah menteri di kabinet ke Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif presiden.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo.

Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi.

Ia juga tidak merespons lebih lanjut ketika ditanya jika PKB bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Tetapi, Dasco mengingatkan persoalan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.

Airlangga Hartarto terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024.

MGKR mengatakan berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan yang tujuannya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua DPP Golkar Mukhamad Misbakhun menyerukan elit parpol untuk menjaga stabilitas politik nasional, menghindari narasi provokatif, dan menunjukkan konsistensi sikap demi kepentingan bangsa.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 diwarnai Penolakan Mubes Kosgoro 1957 dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK) yang menilai prosesnya cacat, namun Mubes tetap berjalan dan menghasilkan ketua umum terpilih.

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk melaporkan kesiapan dirinya maju dalam kontestasi.

Sejumlah tokoh senior Golkar serta kader-kader Kosgoro 1957 berkumpul dan membicarakan masa depan organisasi menjelang Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957.

Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.

Dari pertemuan bersama Singapura tersebut, juga turut dibahas soal penguatan rantai pasok (supply chain).

Bank Indonesia memutuskan Kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari volatilitas keuangan global dan depresiasi rupiah.

Pemerintah Indonesia menargetkan Ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester kedua 2026, membuka jalan bagi penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan strategis dengan Uni Eropa.

Pemerintah menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester II 2026, membuka peluang besar bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa serta meningkatkan daya saing ekspor nasional.

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN dengan kontribusi sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital kawasan.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.