Ganjar: Digitalisasi dan Pembatasan Uang Kartal Tutup Celah Korupsi
Komitmen untuk menjalankan digitalisasi itu juga wajib dilakukan demi menciptakan birokrasi yang transparan.
Komitmen untuk menjalankan digitalisasi itu juga wajib dilakukan demi menciptakan birokrasi yang transparan.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, digitalisasi dan pembatasan uang kartal sebagai solusi untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Pertama adalah digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang Rp100 juta itu mesti jadi komitmen," kata Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Joeang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1) malam.
Ganjar kemudian menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning. Komitmen untuk menjalankan digitalisasi itu juga wajib dilakukan demi menciptakan birokrasi yang transparan.
"Dan tentu saja transparansi anggaran. Transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi," ujarnya.
Oleh karena itu, penguatan kelembagaan juga harus dilakukan antara lain koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Apabila hal itu terlaksana, maka pemberantasan korupsi bisa tancap gas tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun.
merdeka.com
Jebloskan Koruptor ke Lapas Nusakambangan
Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan efek jera kepada koruptor jika dirinya menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Cara memberi efek jera adalah memiskinkan koruptor. Selain itu, koruptor perlu dijebloskan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
“Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar.
Ganjar menambahkan, aparat penegak hukum perlu menggunakan pasal tambahan soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat menjerat koruptor. Dia juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar korupsi merasakan efek jera.
Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara.
Ada banyak hal dinilai para perajin perlu mendapat perhatian, di antaranya akses permodalan karena selama ini perajin hanya mengandalkan bantuan modal.
Baca SelengkapnyaNantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca SelengkapnyaGanjar tidak mempersoalkan dukungan diberikan kepada Prabowo, melainkan menyoroti sikap inkonsisteni purnawirawan jenderal TNI tersebut.
Baca SelengkapnyaUntuk pelaku UMKM, program mudah berusaha akan diiringi pendataan UMKM sampai ke level kabupaten dalam Satu Data Indonesia.
Baca SelengkapnyaPada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Baca SelengkapnyaDalam menghadapi era digitalisasi, perbankan dituntut untuk adaptif dalam memanfaatkan saluran penyampaian informasi kepada khalayak.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, kesiapan Kaesang menjadi Gubernur Jawa Tengah sangat bagus.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut, banyak petani yang menunggak pembayaran kredit usaha rakyat (KUR).
Baca SelengkapnyaBI Bali terus mendorong akselerasi ekosistem ekonomi keuangan digital.
Baca Selengkapnya