DPRD Situbondo Desak Solusi Cepat Pengoperasian Sumur Bor Situbondo untuk Petani

DPRD Situbondo mendesak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencari solusi pengoperasian sumur bor Situbondo yang belum berfungsi optimal, menghambat aktivitas pertanian di tengah musim tanam.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendesak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) setempat untuk segera menemukan solusi terkait pengoperasian sumur bor. Desakan ini muncul setelah sembilan dari 17 titik proyek sumur bor tahun anggaran 2025 belum dapat dimanfaatkan petani karena terkendala aliran listrik. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat petani di Situbondo telah memasuki masa tanam dan sangat membutuhkan pasokan air.

Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Jainur Ridho, menyampaikan bahwa proyek sumur bor seharusnya sudah beroperasi penuh sejak Desember 2025. Namun, hanya delapan titik yang berfungsi, meninggalkan sembilan titik lainnya yang mangkrak. Pernyataan ini disampaikan usai rapat dengar pendapat dengan Dispertangan di ruang Komisi II DPRD Situbondo pada Senin (19/1).

Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota dewan dan masyarakat petani. DPRD menekankan pentingnya Dispertangan untuk proaktif mencari jalan keluar agar investasi pada proyek sumur bor Situbondo ini segera memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian lokal.

Kendala Listrik Hambat Operasional Sumur Bor Situbondo

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Ratna Koba Susanti, menjelaskan bahwa 17 proyek sumur bor tahun anggaran 2025 dialokasikan untuk mengairi area persawahan produktif. Secara fisik, sumur bor tersebut sudah siap untuk dioperasikan dan berfungsi. Namun, kendala utama yang menghambat adalah belum tersedianya aliran listrik yang memadai untuk menggerakkan pompa air.

Akibatnya, sembilan titik sumur bor Situbondo yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Padahal, keberadaan sumur bor ini sangat krusial untuk mendukung irigasi pertanian, terutama saat musim tanam. Ketiadaan listrik ini secara langsung berdampak pada produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani di Situbondo.

Situasi ini menimbulkan kerugian ganda, baik dari sisi investasi proyek maupun potensi hasil panen petani yang terancam. DPRD Situbondo berharap Dispertangan dapat segera mengatasi masalah ini agar sumur bor tersebut tidak menjadi proyek yang sia-sia.

Koordinasi Dispertangan dan PLN Belum Membuahkan Hasil

Ratna Koba Susanti menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak PLN terkait penyediaan aliran listrik untuk sembilan titik sumur bor pertanian tersebut. Namun, hingga saat ini, respons dari PLN belum sesuai harapan atau belum ada kejelasan mengenai jadwal pemasangan listrik. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat pengoperasian sumur bor Situbondo.

Dispertangan berencana untuk kembali melakukan konfirmasi dan komunikasi intensif dengan PLN. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan waktu pasti pemasangan aliran listrik ke lokasi-lokasi sumur bor yang terdampak. Kejelasan ini sangat penting untuk perencanaan dan memastikan sumur bor dapat segera beroperasi.

DPRD Situbondo juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintah. Mereka meminta Dispertangan untuk terus berupaya mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan opsi alternatif jika koordinasi dengan PLN masih menemui jalan buntu. Pengoperasian sumur bor Situbondo harus menjadi prioritas untuk menunjang ketahanan pangan daerah.

Sebaran Lokasi Sumur Bor Situbondo yang Belum Beroperasi

Berdasarkan data yang dihimpun, sembilan titik sumur bor Situbondo yang belum dapat beroperasi tersebar di beberapa kecamatan. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Desa Sumber Pinang dan Desa Selomukti di Kecamatan Mlandingan, serta Desa Kandang di Kecamatan Kapongan. Selain itu, ada juga di Desa Kalibagor di Kecamatan Situbondo.

Titik lainnya yang mengalami kendala serupa berada di Desa Battal Kecamatan Panji, Desa/Kecamatan Arjasa, Desa Sumberejo di Kecamatan Banyuputih, dan Desa Sumberkolak di Kecamatan Panarukan. Sebaran lokasi ini menunjukkan bahwa masalah listrik menghambat pengoperasian sumur bor Situbondo secara merata di berbagai wilayah pertanian di Kabupaten Situbondo.

Identifikasi lokasi ini diharapkan dapat mempermudah Dispertangan dan PLN dalam memprioritaskan penanganan. Dengan demikian, manfaat dari proyek sumur bor ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk irigasi lahan mereka.

Sumber: AntaraNews