DPRD Palu Komitmen Kawal Program Asta Cita Presiden Prabowo di Daerah

Ketua DPRD Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto demi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menyatakan komitmen kuatnya. Ia akan memperkuat sinergi legislatif dalam mengawal implementasi program Asta Cita. Program ini merupakan visi Presiden RI Prabowo Subianto di tingkat daerah.

Komitmen ini merupakan bagian dari upaya memastikan program strategis nasional berjalan efektif. Hal ini juga untuk memastikan program tersebut tepat sasaran di wilayah Kota Palu. Pernyataan tersebut disampaikan Rico melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu, Minggu (19/4).

Arahan penting ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terjadi saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lembah Tidar, Magelang. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu (18/4) dan diikuti oleh 503 ketua DPRD se-Indonesia.

Sinergi Legislatif Wujudkan Visi Nasional

Rico Andi Tjatjo Djanggola menjelaskan, arahan Presiden Prabowo bertujuan menyelaraskan visi pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Para pimpinan daerah diharapkan memahami dan mengimplementasikan visi tersebut secara konkret.

Pihak DPRD Kota Palu menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan arahan Presiden. Kesiapan ini akan diwujudkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini melekat pada DPRD terhadap pemerintah daerah Kota Palu.

“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Presiden,” ujar Rico. Ia menambahkan bahwa arahan ini mempertegas peran DPRD agar tetap solid. Selain itu, DPRD juga harus berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Efisiensi Anggaran dan Pengawasan Ketat

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat. Namun, juga sangat ditentukan oleh integritas dan kapasitas kepemimpinan di daerah. Ini menunjukkan pentingnya peran aktif pimpinan daerah.

Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap program pembangunan. Selain itu, pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran keuangan daerah menjadi prioritas utama. Hal ini untuk memastikan dana publik digunakan secara optimal.

Pimpinan DPRD diminta untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan kemandirian ekonomi. Hal ini juga penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DPRD Kota Palu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan memastikan program nasional selaras dengan pembangunan di tingkat lokal. Sinergi ini diharapkan menciptakan dampak positif yang lebih besar.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan Daerah

Kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) tidak hanya diisi arahan Presiden. Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkemuka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pimpinan DPRD.

Para narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran mereka memberikan wawasan mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ini sangat krusial bagi pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan membekali para ketua DPRD dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Mereka akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini sejalan dengan harapan masyarakat.

Sumber: AntaraNews