Pengawasan Anggaran

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman menegaskan rekomendasi BPK adalah acuan utama untuk perkuat tata kelola pemerintahan daerah. Simak bagaimana Pemprov Sulsel jadikan rekomendasi BPK sebagai pembinaan pengelolaan anggaran.

Ketua DPRD Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto demi pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran.

Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis, menyusul kekhawatiran publik akan potensi penyimpangan dana dan mark-up harga.

DPRD Kota Bogor memperketat Pengawasan Anggaran Porprov Jabar 2026, menuntut akuntabilitas penuh dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait penggunaan dana, kelengkapan dokumen, serta kesiapan venue dan atlet.

DPRD Kota Bogor resmi menyetujui APBD 2026 senilai Rp3,18 triliun. Anggaran ini fokus pada pembangunan berkelanjutan dan program tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perketat pengawasan kinerja Pemda dalam mengelola anggaran, siapkan penghargaan dan sanksi demi transparansi dan efisiensi dana publik.

Kejati Sultra membuka pintu lebar bagi Pemda untuk pendampingan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mengawasi anggaran negara. Langkah ini bertujuan mencegah korupsi.