Tahukah Anda? DPRD Palu Soroti Keterlibatan Masyarakat Pembangunan Palu: Hindari Kesenjangan Sosial!

Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Djanggola, menegaskan urgensi keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palu pada Kamis lalu.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerjanya tersebut membahas evaluasi mendalam mengenai arah pembangunan serta pemulihan ekonomi pascabencana 2018. DPRD Palu mengapresiasi peran LMND sebagai bentuk kontrol yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah setempat.

Keterlibatan aktif dari berbagai pihak diharapkan mampu memastikan pembangunan yang berpihak pada kepentingan umum dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Diskusi ini menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi warga Kota Palu.

Pentingnya Kontrol Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Rico Andi Djanggola secara khusus mengapresiasi konsistensi LMND dalam mengawal pembangunan. Ia menyatakan, "Konsistensi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dalam mengawal pembangunan perlu diapresiasi sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah."

Menurutnya, peran aktif organisasi mahasiswa ini sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah kota. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah bukan hanya sekadar partisipasi, melainkan juga pengawasan yang esensial.

Pengawasan ini memastikan bahwa setiap program dan proyek yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga Palu. Sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, termasuk LMND, menjadi masukan berharga bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif untuk pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pascabencana.

Kritik LMND Terhadap Arah Pembangunan Ekonomi Palu

Ketua LMND Kota Palu, Husain Fitta, memaparkan hasil evaluasi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Palu pascabencana 2018 banyak digerakkan oleh investasi swasta dan program pemerintah pusat. Namun, ia menilai arah pembangunan ini cenderung menguntungkan kelompok pemilik modal.

Husain Fitta menegaskan, "Kota Palu tumbuh cepat setelah bencana, tetapi pertumbuhan yang hanya didorong oleh investasi swasta justru menimbulkan kesenjangan sosial." Sektor ekonomi rakyat, seperti pedagang kecil, nelayan, dan pekerja informal, disebut semakin terpinggirkan.

LMND mengkritisi kebijakan pajak dan tata ruang yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat bawah. Mereka berpendapat bahwa "Pembangunan Kota Palu saat ini masih bersandar pada logika modal, bukan kebutuhan rakyat," sehingga perlu adanya peninjauan ulang.

Usulan Pansus CSR untuk Pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam pertemuan tersebut, LMND mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD Kota Palu. Pansus ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan di wilayah tersebut.

Rico Andi Djanggola menyambut baik usulan tersebut, mengingat masih banyak perusahaan di Palu yang belum taat dalam menyalurkan tanggung jawab sosialnya. Ia menyatakan, "Saya juga sangat mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR), karena di Palu masih banyak perusahaan yang belum taat dalam menyalurkan tanggung jawab sosialnya.”

Pembentukan Pansus CSR ini sejalan dengan upaya DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan penyaluran CSR tepat sasaran. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menjadi langkah konkret mengatasi kesenjangan sosial yang disoroti LMND.

Sumber: AntaraNews