DPR Resmi Sahkan RUU TNI jadi UU, Ini Sederet Perubahannya

Perubahan poin-poin penting dalam UU baru TNI itu sebelumnya dibahas pemerintah bersama DPR.

Puan menjelaskan, DPR telah membahas RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

Kemudian DPR juga menyepakati terkait usia pensiun prajurit dari berbagai tingkat.

DPR RI resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang, meskipun ramai mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil.

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

Salah satu pasal yang disebutkan oleh Puan yakni, Pasal 53 tentang batas usia pensiun prajurit TNI aktif.

DPR RI akan mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Utut menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembahasan RUU TNI.

Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I di Ruang Banggar.

Ada dua perubahan pasal dalam rapat lanjutan Panitia Kerja (Panja) antara DPR dengan pemerintah saat membahas Revisi Undang-Undang TNI

Dasco mengungkapkan isi dari tiga pasal yang diubah dalam draf RUU TNI.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambangi langsung Kejagung yang menangani kasus Marcella.

Pangdam menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara

Perbedaan mencolok terdapat dalam 3 pasal yang terbilang krusial.

Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif.

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan tujuan utama pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU

Prabowo menyinggung soal demo-demo yang menolak revisi UU TNI, adanya efisiensi hingga dana pendidikan dikurangi

Prabowo menegaskan RUU TNI hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi

Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.

Jefri Nichol akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai penolakan untuk turun ke jalan menentang revisi UU TNI.