DPR Minta Penurunan Jalur Kereta Semarang Ditangani Permanen dan Terpadu

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak penanganan permanen dan terpadu untuk masalah penurunan jalur kereta Semarang yang kerap ambles, menyoroti solusi jangka panjang. Hal ini penting demi keberlanjutan infrastruktur transportasi nasional.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak agar masalah penurunan tanah di jalur kereta Semarang segera ditangani secara permanen dan terpadu. Desakan ini disampaikan Lasarus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR meninjau Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 20 Februari 2026.

Permintaan tersebut muncul karena penanganan yang selama ini dilakukan masih bersifat teknis sementara dan belum menyentuh akar permasalahan. Kondisi ini menyebabkan amblesnya jalur kereta di Semarang kerap berulang dan menimbulkan gangguan operasional.

Lasarus menekankan perlunya solusi jangka panjang yang terintegrasi untuk mengatasi persoalan ini. Dia berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret agar infrastruktur perkeretaapian di Semarang dapat berfungsi optimal dan aman bagi masyarakat.

Solusi Jangka Panjang Mendesak untuk Penurunan Jalur Kereta Semarang

Lasarus menilai, persoalan amblesnya jalur kereta di Semarang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan metode pemompaan air. Metode tersebut dinilai tidak selalu efektif dalam menghadapi kondisi penurunan tanah yang kerap berulang terjadi, terutama jika berkaitan dengan bencana alam. “Pada titik tertentu pompa bisa bekerja, tetapi pada kondisi tertentu tidak akan mampu mengatasi persoalan, apalagi jika sudah berkaitan dengan bencana alam,” kata Lasarus.

Solusi yang dibutuhkan adalah membangun jalur kereta yang lebih tinggi dan permanen agar tidak terdampak banjir rob maupun penurunan tanah. Upaya ini harus menjadi program jangka panjang yang terintegrasi, melibatkan perencanaan matang dan alokasi sumber daya yang memadai. Penanganan yang bersifat parsial dan sementara hanya akan menunda masalah tanpa memberikan penyelesaian yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis Semarang, seperti potensi banjir rob dan penurunan muka tanah, menjadi krusial. Pendekatan ini akan memastikan keamanan dan kelancaran operasional kereta api dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus melindungi investasi negara pada sektor transportasi.

Koordinasi Lintas Sektoral Kunci Atasi Amblesnya Jalur Kereta

Selain solusi teknis, Lasarus juga menuntut adanya roadmap yang jelas dalam penyelesaian masalah penurunan jalur kereta Semarang ini. Dia mengatakan pemerintah perlu mengambil alih persoalan ini dengan menggunakan anggaran negara jika pihak pengelola kereta, dalam hal ini PT KAI (Persero), tidak mampu menanganinya secara mandiri. Ini menunjukkan keseriusan DPR dalam memastikan masalah ini tertangani.

Lasarus mendorong terbangunnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kuat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, serta PT KAI (Persero). Menurutnya, selama ini penanganan masih berjalan secara parsial sehingga hasilnya belum optimal. “Masalahnya sering kali bukan pada anggaran, tetapi koordinasi. Ego sektoral antarlembaga membuat penanganan menjadi tidak terintegrasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi V DPR berencana mempertemukan seluruh pihak terkait dalam satu forum untuk menyusun langkah bersama. Forum ini diharapkan dapat membahas pembagian peran, skema pendanaan, serta target penyelesaian yang realistis. Upaya ini diharapkan menjadi titik awal penanganan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi penurunan jalur kereta Semarang secara efektif.

Sumber: AntaraNews