DPD PDIP Jakarta Kirim Surat Rekomendasi Cagub DKI, Ada Nama Anies

PDIP menyiapkan sejumlah kader potensial sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta bila akhirnya mengusung Anies.

Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengaku tidak ada masalah soal kunjungan Anies ke DPD DKI Jakarta PDIP.

Anies mengakui pertemuannya dengan pengurus DPD PDIP DKI salah satunya untuk membahas Pilkada Jakarta 2024.

PDIP masih menimbang sejumlah tokoh politik untuk diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Termasuk nama Anies Baswedan.

PDIP akan mendengar aspirasi dari akar rumput sebelum menentukan pilihan.

Puan mengaku PDIP dan Anies Baswedan telah melakukan komunikasi terkait Pilkada Jakarta 2024.

Eriko mengaku tingkat DPD sudah berkomunikasi internal langsung dengan Anies.

Basarah menyebut, sisa waktu tahapan pilkada serentak juga masih cukup lama.

Ketua DPW NasDem Jakarta mengaku kaget lantaran PDIP bakal mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta

DPD PDIP Jakarta mengusulkan Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024.

Nama Anies sebelumnya masuk rekomendasi PDIP DKI Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024.

Saat ini, kata Pantas, soal nama yang akan diusung di Jakarta ada di tangan DPP PDIP.

Anies telah diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat untuk Komisi Kerajaan Kota Riyadh dan menjabat dalam posisi tersebut selama satu tahun terakhir.

Sahrin pun sepakat dengan pernyataan Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron yang menyebut Idulfitri menjadi momen baik untuk silaturahmi.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra menuturkan acara halalbihalal digelar SBY bersifat terbuka. Sehingga siapa tamu hadir acara tersebut.

Demokrat menyebut kedatangan Anies Baswedan di acara halal bihalal SBY di Cikeas tidak diundang panitia.

Angga Putra Fidrian, selaku Juru Bicara Anies Baswedan membenarkan peristiwa yang terjadi saat momentum idul fitri.

Usai menjenguk, Anies mengatakan bahwa kondisi Andrie dalam keadaan sadar namun masih harus dirawat secara intensif.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.