Dari pergantian pemimpin itu, partai pengusung yang berkuasa juga berganti.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, tak ada partai politik yang bisa berkuasa lebih dari 10 tahun pascareformasi.
Ia berujar, seluruh kepala daerah, anggota legislatif, hingga presiden akan berganti sesuai dengan berjalannya demokrasi.
"Demokrasi terlepas plus minusnya, hari ini semua pejabat itu silih berganti. Gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, presiden, semua dipilih secara langsung, tidak ditunjuk-tunjuk. Tidak ada partai politik yang 10 tahun berkuasa penuh pascareformasi, tidak ada," kata Bahlil di acara Simposium Demokrasi & Deklarasi Pemilu Damai di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12).
Bahlil mencontohkan pergantian presiden yang terjadi. Misalnya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang digantikan Megawati Soekarnoputri, kemudian digantikan lagi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan seterusnya.
"Setelah reformasi, Gus Dur. Habis Gus Dur, Ibu Mega, habis Ibu Mega, Demokrat. Orang bilang itu partai pemenang Golkar, habis itu partai pemenang PDI-P, habis itu partai pemenang Demokrat," ujar Bahlil.
Dari pergantian pemimpin itu, partai pengusung yang berkuasa juga berganti.
"Demokrat bertahan hanya sampai 10 tahun, ganti lagi, kalau di era Orde Baru itu sampai 30 tahun Golkar berkuasa. Setelah itu, SBY selesai berkuasa diganti Pak Jokowi, PDI-P berkuasa. Sudah hampir 10 tahun juga ini," tambah Bahlil.
Maka dari itu, dia meminta partai politik untuk berhati-hati karena akan selalu ada pergantian kepemimpinan.
"Jadi hati-hati ada silih bergantinya ini, kira-kira kan. Kalau kata sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi. Partai berikutnya juga apakah akan bertahan 10 tahun, Wallahualam, saya gak tahu. Tapi ini sejarah, bukan apa yang Bahlil katakan tapi sejarah yang lakukan," tandas Bahlil.
Dari pergantian pemimpin itu, partai pengusung yang berkuasa juga berganti.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat mengulas siklus pemegang kekuasaan tidak ada partai politik yang bisa berkuasa lebih dari 10 tahun.
Baca Selengkapnya
Pelaporan dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran.
Baca Selengkapnya
Namun demikian alasan mencabut gugatan masih disiapkan oleh kubu Firli.
Baca Selengkapnya
Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan ketua KPK nonaktif Firli Bahuri
Baca Selengkapnya
Bahlil meminta untuk dilakukan proses secara hukum sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan pro aktif terkait kerugian atas nama baiknya
Baca Selengkapnya
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Fadil memastikan setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran anggota Polri, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Selama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak masalah seorang menteri menjadi tim sukses.
Baca Selengkapnya
Hubungan Demokrat dan PDIP sebelum Pemilu 2024 sempat cair.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi