Artis Maju Pilkada, Punya Uang Banyak Tapi Elektabilitas Rendah

Menurut Yusril, hal tersebut terjadi ketika partai politik membutuhkan uang. Sedangkan artis banyak yang memiliki uang.

Dilansir dari situs resmi mkri.id, saat ini tercatat sudah ada 277 permohonan gugatan Pilkada 2024 yang dilayangkan ke MK. Dari 277 gugatan

Selain di dunia hiburan, Uya memamerkan latar belakangnya di bidang akademis.

Namun, tak sedikit pandangan skeptis menganggap kalangan artis tak mumpuni menjadi wakil rakyat karena berbekal popularitas saja.

Menurut Hadar, partai politik seharusnya dapat membaca kebutuhan masyarakat ataupun wilayah tempat pilkada berlangsung.

Dia menyarankan agar para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.

Artis-artis tanah air yang turut beradu nasib maju di Pilkada 2024. Mereka siap bersaing dan beradu gagasan dengan para penantangnya

Ujang memandang fenomena majunya artis dalam Pilkada 2024 bisa jadi hanya sebagai cara Partai untuk mengejar popularitas.

Menurut Ridwan Kamil, kondisi demokrasi di tanah air masih perlu diperbaiki

Pemilu 2024 kembali diramaikan dengan perlombaan para artis untuk mendapatkan kursi sebagai anggota legislatif.

Pemilihan anggota legislaatif (Pileg) DPR dalam pemilu 2024 diramaikaan dengan sederet artis Tanah Air yang mencalonkan diri.

Namun sayang, tak semua artis mendapat suara sesuai dengan harapan. Bahkan, mereka terancam gagal menjadi anggota dewan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.