Anies Tanggapi Rencana Pembatasan Kampanye Elektoral di Lingkungan Pendidikan Agama
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.
anies baswedan
Wacana itu sebelumnya dilontarkan menag.
Anies Tanggapi Rencana Pembatasan Kampanye Elektoral di Lingkungan Pendidikan Agama
Calon Presiden dari Koalisi Perubahan dan Keadilan, Anies Rasyid Baswedan menyatakan, rencana pembatasan kampanye elekttoral di lingkungan pendidikan keagamaan jangan sampai melanggar konstitusi. Karena konstitusi juga mengatur kebebasan untuk berekspresi, untuk menjalankan hak politik.
"Semua harus sesuai dengan konstitusi, dan konstitusi kita menggariskan bahwa ada kebebasan untuk berekspresi, untuk menjalankan hak politiknya," kata Anies Baswedan dalam kunjungannya dengan Para Ulama Se Malang Raya di Pondok Pesantren Asyi Syadzili, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Minggu (8/10).
- Mahfud Pastikan Ponpes Al-Zaytun Tak Ditutup: Kita Bina Demi Hak konstitusional Santri
- PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik
- Keren! Mahasiswa UB Rancang Alat Reduksi Polutan Limbah Pengolahan Porang, Ini Cara Kerjanya
- Elektabilitas Anjlok, Pengamat Sarankan Ganjar-Mahfud Gunakan Kampanye Kreatif
- KPK Tetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Tersangka Kasus Pencucian Uang
- Bukan Hanya Sandra Dewi, Kejagung Juga Periksa Para Istri Tersangka Kasus Korupsi Timah
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan. Termasuk di antaranua di pondok pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi.
Pernyataan Yaqut disampaikan saat menanggapi dikabulkannya sebagian permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi.
Amar Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 tersebut, di antaranya memperbolehkan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
Kemenag akan menerbitkan regulasi tentang mana yang boleh dan tidak. Tetapi secara konsep diperbolehkan kampanye yang bersifat pendidikan politik.
Sementara itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Malang bertemu Para Ulama Se-Malang Raya. Anies dalam sambutan menyatakan bahwa Pondok Pesantren telah berkontribusi dalam pendidikan jauh sebelum Bangsa Indonesia merdeka dari Penjajahan.
"Kami sampaikan juga, bahwa pondok pesantren perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar kualitas pendidikan, pengajaran bisa meningkat, dengan begitu ada kesetaraan," terangnya.
Sementara Cak Imin menambahkan, sekitar seribuan kyai se-Malang Raya memberikan restu dan dukungan kepada pasangan Amin.
"Insya Allah tagline dari Malang tadi disepakati, Dari Santri dan Kyai untuk seluruh golongan. Bahwa AMIN ini bekerja keras untuk semua lapisan dan golongan," ungkapnya.
