Akademisi Apresiasi Pidato Prabowo di Davos: Buka Jalan Kerja Sama Global dan Pembangunan Inklusif

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Davos 2026 menuai pujian akademisi, dinilai strategis membuka peluang kerja sama global dan memperkuat visi pembangunan nasional yang inklusif.

Sejumlah akademisi memberikan apresiasi tinggi terhadap pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Swiss. Pidato tersebut tidak hanya memuat pesan diplomatik global, tetapi juga menawarkan arah pembangunan nasional yang strategis.

Para akademisi menilai bahwa pidato Presiden Prabowo berhasil membuka peluang kerja sama internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini menjadi sorotan utama mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif di kancah global.

Tanggapan positif ini datang dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hubungan internasional, komunikasi, dan ekonomi. Mereka menyoroti berbagai aspek pidato yang dinilai komprehensif dan visioner, mulai dari strategi komunikasi hingga konsep ekonomi yang diusung.

"Prabowonomics" dan Tawaran Kemitraan Adil Global

Dr. Teguh Santosa, Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai sebuah proposal terbuka bagi kerja sama dan kemitraan internasional. Menurutnya, Presiden Prabowo secara terbuka menguraikan berbagai persoalan elementer yang masih dihadapi Indonesia sebagai warisan pemerintahan sebelumnya, namun pada saat yang sama juga memaparkan capaian-capaian konkret pemerintahannya.

Teguh Santosa mempertegas distingsi antara praktik greedynomics atau ekonomi keserakahan yang telah menimbulkan kerusakan di berbagai sektor, dengan praktik Prabowonomics yang sejauh ini relatif berhasil mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut. Ia bahkan berpendapat bahwa pidato ini layak dijadikan semacam playbook bagi seluruh lembaga pemerintahan, dari pusat hingga daerah, agar semua pengambil kebijakan bergerak dengan spirit yang sama dan arah pembangunan yang sejalan dengan Presiden.

Senada dengan itu, Prof. Dian Masyita, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University (UIII), menyoroti penegasan Presiden Prabowo bahwa perdamaian, stabilitas, dan dialog merupakan prasyarat utama pembangunan di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Tanpa kepercayaan dan kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global tidak akan berkelanjutan.

Di bidang ekonomi, Prof. Dian menilai konsep Prabowonomics mencerminkan strategi pembangunan berbasis kedaulatan ekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan berkeadilan. Hal ini diwujudkan melalui penguatan industri strategis, program sosial pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan.

Strategi Komunikasi Efektif dan Visi Pembangunan Inklusif

Prof. Betty Tresnawaty, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menyoroti aspek strategi komunikasi Presiden Prabowo yang dinilainya persuasif, terstruktur, dan efektif untuk audiens global. Presiden Prabowo berhasil mengombinasikan data konkret, seperti penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi serta digitalisasi 288.000 sekolah, dengan narasi emosional mengenai kesejahteraan rakyat.

Hal ini diperkuat oleh positioning Indonesia sebagai negara yang stabil di tengah ketidakpastian global. Penggunaan retorika populis seperti istilah ekonomi keserakahan yang dikemas dalam bahasa diplomatik menunjukkan kemampuan code-switching yang cerdas. Dari perspektif nation branding, framing bahwa perdamaian adalah prasyarat kemakmuran merupakan positioning strategis yang membangun kredibilitas Indonesia di panggung internasional.

Dari perspektif pendidikan nasional, Prof. Betty menilai gagasan Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin sejalan dengan teori pendidikan kritis untuk memutus siklus kemiskinan. Sementara itu, Dr. (Cand.) Donie Kadewandana, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai upaya menjembatani idealisme dengan realitas kebijakan publik.

Ia melihat adanya paradigma besar pembangunan yang diletakkan di atas fondasi stabilitas politik, ekonomi, dan hukum. Pidato tersebut tidak terjebak pada retorika simbolik, melainkan berupaya menunjukkan hubungan kausal antara investasi manusia, melalui pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan, dengan daya saing ekonomi jangka panjang.

Tantangan Implementasi dan Harapan Masa Depan

Meskipun apresiasi yang tinggi diberikan, para akademisi juga menekankan pentingnya implementasi yang konsisten, terukur, dan berintegritas agar visi global tersebut tidak berhenti pada retorika. Prof. Betty Tresnawaty mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan perlu pengawalan akademis dan masyarakat sipil. Ia juga menambahkan bahwa infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru akan kontraproduktif, dan klaim-klaim keberhasilan perlu verifikasi independen serta jaminan keberlanjutan lintas periode kepemimpinan.

Prof. Dian Masyita menegaskan bahwa jika pesan Davos ini diwujudkan secara nyata, Indonesia tidak hanya dihormati karena visinya, tetapi juga diakui sebagai contoh kepemimpinan negara berkembang yang mampu mengubah gagasan global menjadi dampak riil bagi masyarakat. Dr. Donie Kadewandana menambahkan bahwa tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan.

Secara keseluruhan, para akademisi menilai pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin tampil sebagai aktor global yang menawarkan stabilitas, kerja sama yang adil, serta visi pembangunan inklusif dan berorientasi jangka panjang. Pidato ini membawa harapan visioner bahwa pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek jangka pendek.

Sumber: AntaraNews