Airlangga: Pak Jokowi Nyaman dengan Golkar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan menyebut jika baik presiden maupun menteri boleh berkampanye, boleh berpihak dalam Pemilu.

Sesuai aturan, Jokowi menyebut hal itu adalah hak demokrasi seseorang.

Sehingga, dia berkesimpulan arah pernyataan seorang presiden boleh berkampanye dimaksudkan untuk mendukung capres-cawapres yang diusung parpol berlambang pohon beringin itu.

"Kalau Golkar yakin Pak Presiden nyaman dengan Partai Golkar," tutur Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/1).

Menurut Airlangga, Golkar tentu fokus dalam kontestasi Pemilu 2024 dan menang di angka 20 persen secara nasional. Adapun soal komunikasi antara partai dengan Jokowi, sikap kedekatan tidak perlu diragukan.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden boleh memihak saat pemilu tidak ada masalah.

Dia mencontohkan praktek tersebut dilakukan di Amerika Serikat. Contohnya Barack Obama yang saat itu masih menjadi presiden berkampanye mendukung Hillary Clinton saat melawan Donald Trump.

"Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya, dia presiden, dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia enggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain," kata dia.

Habib melanjutkan, sama dengan Megawati ketika menjabat sebagai presiden lalu maju sebagai capres pada tahun 2004. Kemudian, Presiden Jokowi juga saat itu maju kembali pada Pilpres 2019.

Sehingga, Habib menegaskan, bahwa seorang Presiden boleh memihak paslon tertentu. Asalkan, tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu paslon.

"Berpihak boleh, berkampanye pun boleh tidak harus netral, tetapi tidak boleh dia menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1).

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.