Warga Bertemu Wakil Rakyat Bahas Komitmen Perubahan Iklim Menuju Ekonomi Rendah Karbon

"Menghadapi tantangan krisis iklim yang kian nyata, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri."

Sebanyak 150 lebih orang muda yang berdomisili di wilayah Jabodetabek menghadiri acara Touch Base Bareng DPR: Catch Up Komitmen Iklim Indonesia, sebuah dialog interaktif yang digelar Thamrin, Jakarta Pusat.

Acara ini mempertemukan warga kelas menengah urban dengan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) mereka untuk membahas arah kebijakan iklim dan menyampaikan aspirasi secara langsung dengan cara santai namun substansial dan bermakna.

Forum ini terselenggara atas hasil kolaborasi Bijak Memantau, platform edukasi politik independen yang diinisiasikan oleh Think Policy dan didesain untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat urban dalam proses demokrasi; Westminster Foundation for Democracy (WFD), lembaga publik asal Inggris yang mendukung penguatan institusi demokrasi yang inklusif dan akuntabel di seluruh dunia; serta didukung oleh UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions), program kerja sama Pemerintah Inggris untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam Touch Base Bareng DPR, peserta dan anggota DPR dari dapil mereka secara terbuka membahas dua Rancangan Undang-Undang prioritas dalam Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) dan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), serta komitmen iklim Indonesia seperti yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC).

Tiga anggota DPR RI dari dapil Jabodetabek turut hadir secara langsung dan memberikan paparan serta tanggapan atas isu-isu yang disampaikan peserta:

● Dr. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H., Wakil Ketua MPR RI, Fraksi PAN (Dapil Jawa Barat III)

● H. Jalal Abdul Nasir, Ak., Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKS (Dapil Jawa Barat VII)

● Nurwayah, S.Pd., Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi Partai Demokrat (Dapil DKI Jakarta III)

Dalam forum ini, para legislator tersebut menyampaikan komitmen dan pandangan mereka terkait urgensi kebijakan iklim yang adil dan inklusif. Dr. H. Eddy Soeparno "Saat ini menurut saya kita sudah berada dalam fase krisis iklim, bukan lagi sekadar perubahan iklim. Karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatasi situasi ini. Kami di DPR langsung melakukan aksi termasuk dalam penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Energi Baru dan Terbarukan. RUU Energi Baru dan Terbarukan sudah masuk dalam tahap akhir, dan ditargetkan sudah bisa disahkan akhir tahun ini. Dengan dukungan dari Bijak Memantau, teman-teman, dan semua pihak, semoga langkah ini bisa berjalan lancar dan berdampak luas."

Sementara itu, H. Jalal Abdul Nasir menyoroti pentingnya sinergi semua pihak untuk mengatasi krisis iklim. "Menghadapi tantangan krisis iklim yang kian nyata, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri."

Pemerintah, DPR, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat harus bergerak dalam satu visi untuk menjaga lingkungan, mempercepat transisi energi bersih, dan melindungi sumber daya alam yang menjadi penopang hidup kita. Kolaborasi lintas sektor ini bukan hanya untuk memenuhi target iklim, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa manfaat nyata bagi rakyat, membuka lapangan kerja hijau, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa di masa depan."

Nurwayah, S.Pd. menegaskan bahwa isu perubahan iklim sudah menjadi tantangan yang dirasakan warga setiap hari.

"Isu perubahan iklim bukan lagi soal masa depan, tetapi telah menjadi persoalan hari ini yang kita rasakan bersama, dari kualitas udara yang memburuk hingga banjir yang makin sering. Saya mengapresiasi kegiatan town hall ini yang membuka ruang dialog langsung antara warga dan wakilnya. Komitmen saya sebagai legislator dari Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) adalah memastikan proses legislasi berjalan adil, inklusif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terdampak."

Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc., Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Gerindra (Dapil Jawa Barat III) yang dijadwalkan untuk hadir namun berhalangan, menitipkan pesan bahwa kebijakan iklim adalah bagian dari bela negara.

"Mencintai Indonesia berarti menjaga hutan, laut, dan udara melalui regulasi yang berpihak pada keberlanjutan. Dalam penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Energi Baru dan Terbarukan, setiap pasal harus berpijak pada realitas yang dihadapi masyarakat, dari petani yang gagal panen, nelayan yang kehilangan arah, hingga masyarakat adat yang menjaga hutan dan budaya mereka. Aspirasi ini harus kita bawa bersama dari dapil ke Senayan."

Dalam sesi interaktif, peserta dari beragam latar belakang menyampaikan kekhawatiran terhadap buruknya kualitas udara, banjir yang makin sering, serta kebutuhan akan transisi energi yang adil.

Aspirasi tersebut menjadi bahan diskusi yang relevan dengan dua RUU prioritas yang akan menentukan kualitas hidup generasi mendatang, dari peta jalan transisi energi hingga skema pengelolaan dana perubahan iklim.

Touch Base menjadi alternatif ruang dialog yang melengkapi fungsi reses, masa ketika anggota DPR memiliki kewajiban untuk kembali ke dapil guna menyerap aspirasi warga. Tak sedikit warga urban yang belum menyadari bahwa masa reses adalah kesempatan di mana mereka sebenarnya bisa berinteraksi langsung dengan wakil rakyat dari dapilnya. Touch Base hadir sebagai jembatan partisipasi yang nyata, setara, dan kolaboratif, membuka kesempatan untuk berbincang langsung, bukan hanya lewat media sosial.

Lebih dari sekadar forum diskusi, Touch Base juga menjadi bagian dari kampanye Bijak Memantau untuk mendorong orang muda agar terus mengawal proses pembuatan kebijakan, bahkan setelah pemilu selesai. Melalui pendekatan berbasis isu dan dapil, Bijak Memantau mengajak publik untuk mencari tahu siapa anggota DPR dari dapil mereka, bukan hanya untuk mengenal, tapi juga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan berkelanjutan. Dengan memahami siapa wakil kita dan bagaimana mereka bekerja di Senayan, kita bisa menjadi bagian dari gerakan warga aktif yang mendorong kebijakan publik lebih inklusif dan responsif.

"Lewat Touch Base, kami ingin menghidupkan kembali budaya bagi anggota legislatif dan konstituen dari dapil yang sama untuk bertemu dan berdiskusi langsung tentang isu secara lebih mendalam. Politik seharusnya tidak berhenti pada hari pemilu, tapi terus hidup lewat dialog yang berkelanjutan. Ketika warga tahu siapa wakilnya, merasa terhubung, dan punya saluran untuk menyampaikan aspirasi, kepercayaan publik bisa tumbuh, dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat," jelas Andhyta Firselly