Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Megawati Tidak Mau Demokrasi 'Poco-Poco'

Megawati menegaskan penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah pencapaian signifikan dan hasil dari perjuangan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi wacana pilkada tidak langsung.

Menurut Djarot, kepala daerah tidak bisa hadir tanpa adanya partai politik sebagai kendaraan politik yang sah.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.

"Terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Mega

Megawati dalam pidatonya mengingatkan para kader PDIP jangan melempem.

Pernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.

Megawati justru meminta semua kader berjuang untuk memenangkan Pilkada 2024.

Megawati tidak menyatakan secara gamblang menyatakan sikap politik dari PDIP

Pemprov DKI Jakarta semarakkan Bulan Bung Karno 2026 dengan festival pemuda dan pameran UMKM. Ajak masyarakat merawat sejarah bangsa dan menghidupkan nilai kebudayaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka Festival Bung Karno 2026, sebuah inisiatif penting untuk mengajak generasi muda merawat ingatan sejarah dan menghidupkan nilai-nilai kebudayaan bangsa.

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini meresmikan renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tradisi rutin yang kerap dilakukan Megawati untuk mengenang jasa dan perjuangan Bung Karno sebagai pendiri bangsa.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meresmikan Pameran Seni Mata Hati Soekarno di Bantul, Yogyakarta, mengungkap sisi seniman Bung Karno yang jarang terekspos dan manfaat seni bagi kehidupan.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.