Viral Demonstran Lempar Batu ke Mobil Polisi di Makassar, Kasatlantas Terluka

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan hukuman bagi 25 orang terdakwa yang terlibat dalam kerusuhan saat demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Dua individu didakwa atas perusakan mobil pegawai Kemendagri saat demo Agustus 2025, menyebabkan kerugian Rp186 juta. Simak kronologi lengkap insiden perusakan mobil Kemendagri ini.

Para tersangka terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil dengan bom molotov di di DPRD Jateng serta Pos Satlantas Simpang Lima.

Kepolisian telah menetapkan sembilan tersangka perusakan Polsek dan Polres di Jakarta Timur pasca demonstrasi anarkis. Simak detail penangkapan dan kronologi kejadiannya.

Kepolisian sejauh ini masih melengkapi berkas dari perkara tersebut.

Puluhan orang itu terbukti melempar molotov, batu, hingga membakar motor dan halte TransJakarta.

Ketahui lebih lanjut kronologi Kerusuhan Makassar yang menyebabkan Kantor DPRD Kota Makassar rusak parah dan puluhan mobil terbakar. Apa pemicu amuk massa ini?

Polisi sedang menyelidiki insiden pengrusakan mobil hakim PN Makassar, termasuk mobil listrik mewah senilai Rp700 juta, pasca unjuk rasa sengketa lahan yang berakhir ricuh. Siapa pelakunya?

Awalnya demo peringatan 1 Desember dilakukan mahasiswa Papua berjalan aman dan damai.

Delapan mahasiswa yang melakukan demo ditetapkan polisi sebagai tersangka.

Dalam aksinya, demonstran menggantung boneka yang mengenakan topeng mirip Jokowi.

Polisi mengidentifikasi asal sekolah pelajar yang diamankan. Dari 10 sekolah, hanya dua di antaranya yang berada di Kota Semarang.

Para demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.

Penyanyi senior Machicha Mochtar akhirnya bisa berkumpul kembali dengan putranya, Iqbal Ramadhan pasca demo tolak revisi UU Pilkada DPR.

Menurut dia, putusan MK membuat kontestasi Pilkada 2024 menjadi ramai. Semakin banyak pasangan calon yang ikut Pilkada, maka masyarakat akan diuntungkan.

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.