VIDEO: Menteri Bahlil Marah, Ada Bule Ikut Viralkan Konflik di Rempang

Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik

Luluk menegaskan jika konflik Rempang terulang di IKN, maka usaha pemerintah akan menjadi sia-sia.

Menurut Bahlil, hingga saat ini, ada sejumlah negara tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia menyetop ekspor barang mentah

Bahlil menambahkan, Dewan Pers sudah meminta salah satu media online untuk meminta maaf kepadanya.

Menteri Bahlil menjelaskan awal mula konflik Pulau Rempang.

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

Menurut Bahlil, 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK bersedia dipindahkan ke Tanjung Banun.

Sempat terjadi konflik dalam pembangunan Proyek Rempang Eco City.

Pemerintah dan warga Pulau Rempang telah membuat beberapa kesepakatan.

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Pihaknya curiga ada pihak asing tidak senang atas kemajuan Indonesia.

Warga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.

Jokowi menilai, kretivitas para anak muda pembuat lagu Bahlil tersebut layak diberi apresiasi.

Kementerian ESDM sebenarnya total menyiapkan 118 blok migas baru, namun 20 di antaranya telah selesai diproses.

Penerapan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas mineral bakal dilakukan secepatnya pada 2026.

Pengecualian ekspor migas dari badan ekspor ini bakal berlaku selamanya.

Purbaya menyebut beberapa keluhan juga telah disampaikan melalui China Chambers of Commerce in Indonesia (CCCI) atau Kadin China.

Ketiganya memberikan tanggapan terkait itu pasca melakukan rapat bersama sejumlah perusahaan China di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5).

Bentrokan kembali terjadi antara warga Rempang, Kepulauan Riau, dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).

Mereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.

Warga terdampak pengembangan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Masing-masing keluarga juga akan mendapat tambahan dana Rp1,2 juta sebagai uang pengganti untuk sewa rumah.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya telah menurunkan Polisi Militer (POM) TNI di kawasan Pulau Rempang.

Adapun aksi unjuk rasa rencananya akan digelar oleh sejumlah ormas.