VIDEO: Jokowi Ungkap Gara-Gara ini Konflik Polisi Vs Warga Pulau Rempang Meletus, Beri Perintah Tegas!

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Jokowi sudah menyimpan data penduduk yang bersedia direlokasi.

Menurut Bahlil, 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK bersedia dipindahkan ke Tanjung Banun.

Jokowi menginstruksikan hal ini saat memanggil sejumlah menteri untuk mambahas konflik Rempang.

Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau menjadi sorotan pascabentrokan.

Moeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.

Jokowi menegaskan bahwa permasalahan di Rempat terjadi akibat masalah komunikasi

Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ)

Ada komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.

Jokowi menghubungi Kapolri Listyo Sigit melalui sambungan telepon saat tengah malam dengan penuh keheranan

Presiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang

Buntut warga Pulau Rempang bentrok dengan polisi, sejumlah orang jadi tersangka.

Xinyi Grup masih berkomitmen membangun Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Secara gamblang, Bahlil menyebut jika Rempang Eco City termasuk PSN yang dibuat oleh kepentingan dunia usaha.

Dia bilang persoalan di Pulau Rempang hanya masalah misskomunikasi

Menteri Bahlil menjelaskan awal mula konflik Pulau Rempang.

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

Investasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.

Pembangunan PSN Eco City membuat warga Rempang berang hingga melakukan perlawanan beberapa waktu lalu.

Mereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.

Komnas HAM minta negara tidak melanggar hak masyarakat.

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Polisi masih terus mencari aktor di balik aksi anarkis Senin (11/09) di depan kantor BP Batam.