Timwas DPR Evaluasi Haji 2025 Kurang Maksimal: Jangan Bikin Rakyat Susah Mau Berhaji

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Adies Kadir menegaskan pelaksanaan ibadah haji 2025 jangan sampai mengorbankan rakyat.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Adies Kadir menegaskan pelaksanaan ibadah haji 2025 jangan sampai mengorbankan rakyat.

Hal itu dia sampaikan merespons adanya wacana pemangkasan kouta haji 2026. Adies menilai, pemangkasan akan membuat sulit masyarakat yang akan melakukan ibadah haji.

"Nanti tambah bikin susah rakyat yang mau berhaji, apalagi yang sudah dilunasin. Kalau pelaksanaannya yang kurang maksimal, mestinya dievaluasi dan diperbaiki, jangan korbanin rakyat yang mau berhaji dengan pengurangan kuota," kata Adies, saat dihubungi merdeka.com, Kamis (12/6).

Lebih lanjut, Adies mengakui, pelaksanaan haji 2025 kurang maksimal. Oleh sebab itu, Timwas akan mencari jalan keluar agar haji 2026 berjalan dengan baik.

"Ya memang kurang maksimal (pelaksanaan haji 2025), ini nanti yang akan kita evaluasi dan mencari jalan keluar bersama seluruh pemangku kepentingan, agar pengelolaan haji 2026 bisa lebih baik," imbuh dia.

Wacana Pemotongan Kuota Haji

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan wacana pengurangan kuota sempat berkembang di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyusul evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Wacana itu berkembang, karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal," kata Dahnil dikutip dari Antara, Kamis (12/6).

Menurut dia, usulan pemangkasan kuota muncul sebagai bentuk antisipasi agar permasalahan yang terjadi pada musim haji 2025 tidak terulang pada pelaksanaan tahun mendatang.

Namun, hasil diskusi antara BP Haji yang diwakili Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dengan otoritas Arab Saudi menyatakan wacana tersebut tidak akan dilanjutkan.

"Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo," ujarnya.

Kepercayaan itu, kata Dahnil, dilandasi langkah Presiden yang membentuk lembaga khusus untuk menangani penyelenggaraan haji secara lebih profesional dan terfokus.

"Presiden telah membentuk manajemen baru dalam bentuk badan penyelenggara haji. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji," ujarnya.

khawatir terhadap isu pemangkasan kuota tersebut. Pemerintah, akan mengawal penuh agar kuota haji Indonesia tidak berkurang.

"Yang jelas, Presiden dan kami yang ditugaskan akan memastikan kuota tidak dipotong. Bahkan, kita berharap ke depan kuota bisa ditambah," kata dia.