Tahukah Anda? Ribuan Dai Kini Jadi Garda Terdepan Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Kolaborasi BPKH dan MUI

BPKH dan MUI bersinergi melibatkan ribuan dai dalam program standardisasi untuk memperkuat Literasi Keuangan Haji, memastikan pengelolaan dana umat lebih transparan dan amanah.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengukuhkan kerja sama strategis yang signifikan. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat program literasi keuangan haji di seluruh wilayah Indonesia. Inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Ribuan dai dari berbagai daerah kini dilibatkan secara aktif dalam upaya edukasi ini. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pemahaman mengenai tata kelola dana haji yang transparan. Peran mereka krusial dalam membangun kepercayaan umat.

Program ini diresmikan pada Wisuda Akbar Standardisasi Dai 2025 dan Halaqah Dakwah MUI di Jakarta. Diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan haji yang amanah dan berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang bagi umat.

Peran Strategis Dai dalam Edukasi Keuangan Haji

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menekankan peran vital para dai dalam program ini. Beliau menyatakan bahwa para dai memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan keumatan secara efektif dan luas. Dengan pemahaman yang kuat tentang keuangan haji, para dai dapat menjadi ujung tombak literasi yang benar kepada calon jamaah dan masyarakat umum.

Sebanyak 4.000 dai yang telah lulus standardisasi bertaraf nasional didorong untuk aktif mengedukasi masyarakat. Mereka akan menjelaskan tentang tata kelola dana haji dan prinsip-prinsip profesionalitas dakwah. Ini adalah langkah fundamental untuk meningkatkan Literasi Keuangan Haji di tengah masyarakat.

BPKH menilai kolaborasi ini sangat sejalan dengan visi lembaganya untuk memperkuat ekosistem keuangan haji. Inisiatif ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dana umat. Harry Alexander menegaskan, "Literasi keuangan haji bukan hanya soal pemahaman teknis, tetapi juga tentang bagaimana umat dapat merasa memiliki dan percaya terhadap tata kelola dana haji yang dilakukan secara amanah dan transparan."

Standardisasi Dai dan Visi Ekonomi Syariah

Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para dai. Beliau mengapresiasi mereka yang telah melalui proses standardisasi dan kini berstatus "dai standar". Ma’ruf Amin menilai sertifikasi dai menjadi penting agar dakwah Islam berjalan dengan batasan, prinsip, dan tujuan yang jelas.

Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa seorang dai tidak hanya menyampaikan ajaran agama semata. Namun, dai juga harus membawa kemaslahatan bagi umat secara luas dan berkelanjutan. Beliau menyebut dai sejatinya adalah al-muslihun, yaitu para pembawa perbaikan bagi masyarakat.

Dakwah tematik yang diluncurkan MUI bersama mitra strategis seperti Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Bank Syariah Indonesia, BSI Maslahat, dan BPKH, menjadi langkah nyata. Kolaborasi ini memperkuat sinergi antar-lembaga dalam membangun kesadaran ekonomi umat. Diharapkan pesan dakwah dapat lebih kontekstual, produktif, dan relevan dengan tantangan ekonomi syariah masa kini.

Para dai tersebut nantinya akan menjadi pelopor dakwah profesional yang komprehensif. Mereka tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki daya sosial dan ekonomi yang kuat. Ma'ruf Amin menambahkan, "Dai itu sebenarnya al-muslihun, pembawa perbaikan. Perbaikan itu sifatnya berkelanjutan, sustainable. Maka saya membuat satu paradigma: al-islah tsumma al-ashlah fal-ashlah (melakukan perbaikan secara terus-menerus)."

Sumber: AntaraNews