Tahukah Anda? Pengamanan DPRD Bali Diperketat Satpol PP dan TNI Buntut Aksi Demo Pindah Lokasi Mendadak

Pengamanan DPRD Bali diperketat menyusul aksi demonstrasi yang tiba-tiba berpindah lokasi. Satpol PP dan TNI siaga penuh, antisipasi kericuhan demi menjaga kondusivitas pariwisata Bali.

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali kini dijaga ketat oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penjagaan ini dilakukan setelah massa aksi demonstrasi secara mendadak mengubah lokasi unjuk rasa mereka. Sebelumnya, massa berdemonstrasi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Bali, namun kemudian berpindah tanpa pemberitahuan.

Kepala Satpol PP Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menjelaskan bahwa personelnya dibantu oleh anggota TNI. Mereka disiagakan di DPRD Bali untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Penjagaan ini menjadi respons cepat atas perpindahan lokasi aksi yang tidak terduga tersebut.

Langkah pengamanan ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Bali. Terutama mengingat pentingnya citra pariwisata daerah. Aparat berupaya mencegah segala bentuk tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas publik atau mengganggu kondusivitas.

Kericuhan di Mapolda dan Perpindahan Lokasi Aksi

Pada hari Sabtu, 30 Agustus, massa aksi yang terdiri dari masyarakat umum dan pengemudi ojek online (ojol) telah berkumpul di Mapolda Bali sejak pagi. Mereka menyampaikan 33 tuntutan, termasuk pembubaran DPR RI dan reformasi total Polri. Tuntutan lainnya adalah pemakzulan Prabowo-Gibran serta penghentian anggaran tunjangan Polri dan DPR untuk redistribusi kekayaan.

Situasi di Mapolda Bali sempat memanas dan terjadi kericuhan. Massa melemparkan batu, botol minuman, dan mercon suar, bahkan mencoba menerobos masuk melalui pintu depan. Polisi akhirnya berhasil mendorong mundur massa aksi menggunakan kendaraan taktis.

Sekitar pukul 17.00 Wita, massa aksi terlihat berkumpul di depan Kantor DPRD Bali di Jalan Kusuma Atmaja. Perpindahan lokasi ini terjadi tanpa adanya informasi atau izin keramaian yang diterima oleh pihak kepolisian maupun DPRD Bali. Kondisi ini membuat aparat harus bergerak cepat melakukan pengamanan DPRD Bali.

Kesiapsiagaan Aparat dan Imbauan Kondusivitas

I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengungkapkan bahwa saat ini ada 10 personel Satpol PP dan 20 personel TNI yang berjaga di DPRD Bali. Selain itu, sebagian personel juga dipecah ke Kantor Gubernur Bali dan Rumah Jabatan Jayasabha. Di Kantor Gubernur Bali, Komandan Resor Militer (Danrem) menyiapkan tambahan 30 personel untuk pengamanan.

Meskipun polisi belum tiba di lokasi DPRD karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, aparat gabungan tetap bersiaga. Rai Dharmadi menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di Bali. Ia berharap massa aksi tidak menyampaikan aspirasi dengan cara anarkis.

Kepala Satpol PP Bali juga mengingatkan bahwa tindakan anarkis dapat berdampak buruk pada citra pariwisata Bali. Ia menegaskan bahwa Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, demonstrasi harus dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas publik.

DPRD Bali Tanpa Anggota: Antisipasi Cepat Aparat

Sekretaris DPRD Bali, I Ketut Nayaka, membenarkan bahwa pihak dewan tidak menerima laporan mengenai rencana aksi di kantor DPRD. Ia menjelaskan bahwa informasi awal menyebutkan aksi hanya akan dilakukan di Mapolda Bali. Ketidaktahuan ini menyebabkan tidak ada satu pun sekretariat maupun anggota DPRD Bali yang berada di lokasi saat massa tiba.

Untungnya, sejak pagi, aparat keamanan sudah bersiaga di sekitar area. Kehadiran personel Satpol PP dan TNI sangat membantu dalam mengantisipasi situasi. Meskipun hari libur dan tidak ada anggota dewan, pengamanan DPRD Bali tetap berjalan berkat kesigapan aparat.

Nayaka menambahkan bahwa tidak adanya pemberitahuan mengenai demo di DPRD sangat disayangkan. Namun, ia bersyukur bahwa aparat keamanan telah siap siaga. Hal ini menunjukkan koordinasi yang baik antara Satpol PP dan TNI dalam menjaga ketertiban umum di tengah situasi yang dinamis.

Sumber: AntaraNews