Sushila Karki, PM Sementara Wanita Pertama Nepal, Janji Usut Vandalisme Protes dan Gelar Pemilu

PM Sementara Nepal, Sushila Karki, perempuan pertama yang menjabat, berjanji mengusut tuntas vandalisme saat unjuk rasa besar serta menyelenggarakan pemilu. Apa langkah selanjutnya dari pemerintahan transisi ini?

Sushila Karki resmi menjabat sebagai perdana menteri sementara Nepal pada Minggu (14/9). Ia adalah perempuan pertama yang menduduki posisi puncak pemerintahan di negara tersebut. Karki berjanji akan mengusut tuntas aksi kekerasan dan vandalisme yang terjadi selama unjuk rasa baru-baru ini.

Pelantikan Karki dilakukan pada Jumat (12/9) oleh Presiden Ramchandra Paudel. Penunjukannya menyusul desakan publik setelah lengsernya pemerintahan pimpinan KP Sharma Oli. Situasi politik Nepal memanas akibat unjuk rasa besar yang diwarnai perusakan fasilitas publik.

Dari Gedung Kementerian Dalam Negeri di Singha Durbar, Karki memulai tugas resminya. Kantor perdana menteri sebelumnya terbakar saat aksi protes yang dipimpin kaum muda. Janji penyelidikan ini menjadi prioritas utama dalam peta jalan pemerintahannya.

Investigasi Vandalisme dan Janji Kompensasi

Karki menyebut kekerasan dalam unjuk rasa “Gen Z” sebagai tindakan kriminal terhadap negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menyelidiki perusakan gedung parlemen, mahkamah agung, kantor perdana menteri, pusat bisnis, serta properti pribadi yang terjadi. Penyelidikan ini menjadi prioritas utama untuk menegakkan hukum dan keadilan di Nepal.

Sekretaris Kabinet Eknarayan Aryal mengumumkan bahwa pemerintah mengakui mereka yang tewas dalam gerakan “Gen Z” sebagai martir. Keluarga korban akan menerima santunan sebagai bentuk kompensasi dari negara. Selain itu, rumah sakit juga telah diinstruksikan untuk memberikan perawatan gratis bagi para korban yang terluka dalam insiden tersebut.

Reaksi Korban dan Dukungan Internasional

Meskipun ada janji kompensasi, keluarga sejumlah korban tewas menyatakan penolakan untuk menerima jenazah kerabat mereka. Mereka menuntut agar semua tuntutan dipenuhi sebelum bersedia mengambil jenazah. Bersama sejumlah korban luka, mereka berkumpul di depan kediaman resmi perdana menteri di Baluwatar pada Minggu, meminta bertemu Karki.

Karki mengumumkan kompensasi sebesar 1 juta rupee (sekitar 7.000 dolar AS atau sekitar Rp114 juta) untuk setiap korban. Namun, keluarga korban menilai langkah tersebut belum cukup untuk mengakui pengorbanan para martir yang gugur. Sedikitnya 51 orang tewas dan banyak lainnya luka-luka dalam aksi protes besar pekan ini.

Aksi protes tersebut awalnya dipicu oleh larangan penggunaan media sosial, namun kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Massa menyuarakan penentangan terhadap dugaan korupsi dan nepotisme di kalangan elite politik Nepal. Ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap kondisi pemerintahan.

Dalam perkembangan lain, Amerika Serikat dan China menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan Karki sebagai kepala pemerintahan sementara. China, sebagai negara yang berbatasan langsung di bagian utara Nepal, menyatakan kesiapan untuk bekerja sama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan Beijing siap meningkatkan pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang.

Kedutaan Besar AS di Kathmandu juga menyambut baik penunjukan Karki serta kembalinya “ketenangan dan penyelesaian damai” setelah peristiwa tragis pekan lalu. Pihaknya mengapresiasi peran Presiden Paudel dan Panglima Militer Ashok Raj Sigdel dalam memulihkan ketertiban. Washington berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan sementara menjelang persiapan pemilu yang dijadwalkan pada Maret mendatang.

Sumber: AntaraNews