Survei LSI: 47 Persen Rakyat Khawatir Ada Pungli Penanganan Kasus Hukum

Pemilihan responden dilakukan secara purposif, sehingga, hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi ahli atau praktisi hukum.

Polri mendapat kepercayaan publik paling rendah sebagai institusi penegakan hukum.

86 persen publik menilai perlu adanya saluran lain untuk mengadu.

Sebagian besar masyakarat berpandangan kasus tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelakunya tidak terbuka.

Sebanyak 47,4 persen responden pun menilai hal itu sebagai bentuk persekusi aparat kepada rakyat.

Sampel yang digunakan sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Survei LSI mengukur tingkat kepercayaan terhadap lembaga termasuk presiden.

86% Responden menilai pentingnya keberadaan saluran lain untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan.

Survei ini dilakukan pada 20-28 Januari 2025, dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum meningkat dari periode September 2023.

Survei terbaru yang dilakukan oleh LSI mengungkapkan bahwa 73,9 persen responden menganggap Indonesia sebagai negara yang demokratis.

LSI menggelar survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

Temuan itu menjadi salah satu penyebab masyarakat menilai positif atas pemberantasan korupsi di 100 hari Pemerintahan Prabowo.

Temun survei juga menyebutkan pemberantasan korupsi di pemerintahaan sekarang juga dinilai cenderung positif oleh warga.

Hasil survei LSI, 36 persen responden sangat setuju dengan program makan bergizi gratis, 53,6 persen cukup setuju.

Responden yang masih menyatakan “Tidak Tahu/Rahasia” sebesar 27,9%.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua Musa Narwawan akan melakukan seleksi secara ketat untuk petugas haji tahun 2027.

Direktorat Jenderal Imigrasi memperluas jangkauan Autogate Imigrasi di seluruh Indonesia, menjanjikan proses perbatasan yang lebih cepat, transparan, dan bebas pungli bagi pelintas batas.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya mengerahkan 50 personel untuk mengamankan Parkir MHM 2026, memastikan kelancaran dan bebas pungli di 12 kantong parkir resmi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan pihaknya masih menerima puluhan aduan terkait persoalan tersebut.

Dalam rekaman itu, terdengar percakapan antara petugas dan WNA mengenai besaran denda pelanggaran.

Dalam video itu terdengar suara seorang wanita di dalam mobil yang mengaku harus membayar Rp50.000 saat melintasi jembatan.