Sikap Tegas 13 Ribu Pecalang di Bali Tolak Preman Berkedok Ormas

Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang.

Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 Desa Adat di Pulau Bali, sepakat dan mendeklarasikan penolakan terhadap hadirnya preman yang berkedok organisasi masyarakat (Ormas).

Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang, di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (17/5).

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) atau Bendesa Agung Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, Pecalang Bali menjadi garda terdepan menjaga adat, budaya, tradisi dan kearifan lokal Bali.

"Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali. Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju ormas dan berkedok ormas," kata Sukahet.

Dalam deklarasi tersebut, terdapat tiga poin penting yang disampaikan yaitu menolak kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan ketertiban dan sosial dengan tindakan premanisme tindak kekerasan dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali.

"Serta mendukung TNI dan Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali, serta menindak dengan tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalisasi yang meresahkan masyarakat," imbuhnya.

Para pecalang juga mendeklarasikan mendukung sistem keamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu beradat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan desa adat di Bali.

Sukahet juga menyampaikan, bahwasannya kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait dengan isu terhadap ormas yang kian berkembang.

Deklarasi ini merupakan respons atas munculnya fenomena premanisme berkedok ormas yang mulai marak di Bali. Dia juga menegaskan, selama bertahun-tahun dan secara turun menurun, desa adat di Bali telah memiliki pecalang untuk menjaga keamanan di setiap kegiatan di desa adat di Bali.

"Berkolaborasi dengan aparat dari kepolisian dan TNI, sehingga dianggap sudah sangat cukup untuk menjaga keamanan di Bali," ujarnya.

Dia juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kesejahteraan pecalang, termasuk soal insentif.

"Saya berharap, kepemimpinan daerah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga adat dan budaya Bali," pungkasnya.