Relokasi Warga Terdampak Flyover Latumenten, DPRD DKI Pastikan Solusi Hunian Layak
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memastikan warga terdampak pembangunan Flyover Latumenten akan direlokasi ke tempat yang lebih layak, termasuk opsi rumah susun milik Pemprov, tanpa kompensasi uang tunai.
Warga yang bermukim di sekitar lokasi pembangunan jalan layang (flyover) Latumenten, Jakarta Barat, akan segera direlokasi. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan solusi komprehensif, termasuk penawaran relokasi ke rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI. Kepastian ini disampaikan dalam Rapat Sosialisasi Pembangunan Flyover Latumenten yang diadakan di Kantor Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, pada Kamis (27/11).
Rapat sosialisasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari jajaran kelurahan dan kecamatan, tokoh masyarakat, hingga warga yang secara langsung akan terdampak oleh proyek pelebaran jalan ini. Hardiyanto Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, menekankan bahwa prinsip utama dalam proses ini adalah memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan tanpa kepastian hunian yang layak. Pembangunan infrastruktur strategis ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan kronis dan meningkatkan konektivitas di wilayah Jakarta Barat.
Proses pendataan warga terdampak akan menjadi langkah awal yang krusial, dilaksanakan oleh pengurus RT dan RW setempat, kemudian dilaporkan secara berjenjang ke kelurahan dan kecamatan. Pendataan ini bertujuan untuk menciptakan dasar yang kuat agar proses relokasi dan penanganan sosial berjalan tertib, transparan, dan tanpa tumpang tindih data. Sebanyak 17 rumah diperkirakan akan terdampak langsung oleh pelebaran jalan untuk kebutuhan konstruksi jalan layang tersebut.
Kepastian Relokasi dan Proses Pendataan Transparan
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menjelaskan bahwa proses relokasi ini bukan sekadar pemindahan, melainkan upaya untuk memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan aman secara hukum. "Ini bukan sekadar memindahkan, tapi memastikan bahwa warga mendapatkan tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan aman secara hukum. Semua proses dilakukan secara bertahap, transparan, dan melibatkan RT/RW agar tidak ada warga yang tertinggal," ujarnya.
Pendataan warga terdampak menjadi pondasi utama dalam skema relokasi ini. Data yang dikumpulkan oleh RT/RW akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengalokasikan hunian pengganti. Kenneth meminta pihak kecamatan segera mengeluarkan rekomendasi bagi warga yang harus pindah, sekaligus mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta untuk menyediakan hunian pengganti berupa rumah susun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa tidak akan ada kompensasi dalam bentuk uang tunai untuk penggantian rumah. Oleh karena itu, penyediaan rusun menjadi solusi utama yang ditawarkan kepada warga. "Saya meminta Dinas Pemukiman DKI segera menyediakan atau mencarikan rusun bagi warga, karena dalam proyek ini tidak ada kompensasi pergantian rumah," tegas Kenneth.
Integrasi Fasilitas dan Manfaat Komprehensif Flyover Latumenten
Pembangunan Flyover Latumenten dianggap sebagai proyek vital untuk mengatasi kemacetan berkepanjangan di Jakarta Barat. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, yang pada akhirnya akan mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Bang Kent menegaskan pentingnya proyek ini bagi kepentingan masyarakat luas, seraya meminta semua pihak menghindari provokasi atau misinformasi yang dapat memperkeruh situasi.
Lebih lanjut, Kenneth juga mendukung rencana pembangunan fasilitas skywalk di Flyover Latumenten. Menurutnya, fasilitas ini harus menjadi bagian integral dari konsep pembangunan yang holistik, tidak hanya mengakomodasi kendaraan, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. "Memang harapan saya seperti itu. Jembatan layang ini fungsinya jangan hanya untuk kendaraan saja, tapi juga bermanfaat buat masyarakat luas," katanya.
Dengan adanya pengalihan rute Bus Transjakarta ke atas Flyover Latumenten, keberadaan fasilitas pendukung untuk mobilitas warga menjadi semakin krusial. Kenneth menekankan perlunya konsep pembangunan Flyover Latumenten yang komprehensif dan terintegrasi dengan halte serta fasilitas publik lainnya. Tujuannya adalah menciptakan infrastruktur yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. "Jadi saya minta jalan layang ini kalau dibangun harus benar-benar manfaatnya komprehensif lah. Harus buat semua," pungkasnya.
Pendampingan dan Pendekatan Humanis dalam Relokasi
Dalam memastikan kelancaran proses relokasi, Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan kesiapannya untuk membantu warga dalam proses pemindahan barang-barang rumah tangga. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang harus berpindah dari kediaman lamanya. "Dari sisi pengangkutan, kami akan bantu sebisa mungkin agar warga tidak kesulitan. Yang penting, warga bisa mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak," tambahnya.
Kenneth juga berpesan kepada seluruh instansi terkait untuk senantiasa menjaga pendekatan humanis selama proses relokasi dan pengosongan lahan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa warga merasa didukung dan proses berjalan dengan minim konflik. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, RT/RW, dan warga menjadi kunci utama keberhasilan program relokasi ini.
Dengan adanya dukungan dari DPRD DKI Jakarta dan koordinasi antar instansi, diharapkan warga terdampak dapat segera menempati hunian baru yang lebih layak. Proses ini diharapkan menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak dasar warga, terutama dalam hal hunian yang aman dan nyaman.
Sumber: AntaraNews