Puan Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Tengah Konflik India-Pakistan
Kemenlu RI mencatat ada 74 WNI di wilayah Pakistan dan 11 WNI di Kashmir, India, dua di antaranya anak-anak.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak. Ia mendesak Pemerintah Indonesia menjamin keselamatan WNI yang berada di wilayah terdampak.
"Di manapun WNI berada, keselamatan mereka harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan warga kita, baik di India maupun Pakistan," ujar Puan, Kamis (8/5/2025).
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mencatat ada 74 WNI di wilayah Pakistan dan 11 WNI di Kashmir, India, dua di antaranya anak-anak. Meski KBRI New Delhi dan Islamabad menyatakan seluruh WNI dalam kondisi aman, Puan meminta Pemerintah menyiapkan skenario evakuasi jika situasi memburuk.
"Kalau memang berdasarkan mitigasi keadaan sudah sangat genting, proses evakuasi WNI dapat dilakukan dari kedua negara," ujarnya.
"Apalagi otoritas setempat sudah mengimbau evakuasi warga, dan ada warga-warga kita yang berada di wilayah serangan. Jangan sampai Negara terlambat menyelamatkan warganya," imbuh Puan.
Puan juga meminta Kemenlu dan KBRI juga menyiagakan tenaga medis. "Kesehatan mereka harus diperhatikan, jangan sampai ada WNI yang sakit saat proses evakuasi. Nyawa warga kita adalah tanggung jawab negara," tegasnya.
Ia menilai konflik berkepanjangan di Kashmir menjadi titik rawan yang mengancam stabilitas kawasan. "Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, Indonesia berharap India dan Pakistan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog bermartabat dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil," papar Puan.
Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Puan menegaskan bahwa Indonesia punya kepentingan menjaga perdamaian kawasan. Ia pun mendorong PBB dan masyarakat internasional memfasilitasi perundingan damai.
DPR RI juga menyampaikan solidaritas terhadap seluruh korban jiwa dan keluarga yang terdampak. Parlemen Indonesia disebut siap terlibat melalui jalur diplomasi parlemen dan multilateral, untuk mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan.
"Tidak ada kemenangan dalam perang yang menelan korban sipil. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi kemanusiaan. Kami berharap agar kedua negara segera menghentikan serangan dan aksi-aksi militer agar tidak lagi ada korban tak bersalah berjatuhan," tutup Puan.