Puan Maharani: Berantas Judi Online Hingga ke Bandarnya

Penindakan terhadap sindikat judi online itu harus tidak hanya dilakukan saat ini, melainkan juga harus secara berkala.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera bertindak cepat memberantas judi online yang dinilainya merusak masa depan anak bangsa.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah baru untuk mempertegas penanganan judi online.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online.

Puan menekankan agar Pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk berantas judol dari semua kalangan.

Adapun agenda rapat, salah satunya mengangkat terkait kasus judi online di Indonesia

Meutya menambahkan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan.

Fenomena judi online di kalangan anak dan remaja juga kian hari semakin meningkat sehingga membuat kekhawatiran menurunnya kualitas generasi muda Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk segera mengatasi masalah judi online dengan serius, khususnya pada anak dan remaja.

Pemberantasan judi online tidak bisa diserahkan hanya pada satu institusi saja

Didik meminta pemberantasan jodi online harus lebih komprehensif, masif, terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat.

Muhammadiyah mendukung pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pekerja, termasuk keamanan transportasi

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

Azis menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat

Romy menegaskan dirinya siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus agar revitalisasi fasilitas digital tersebut dapat segera direalisasikan.

Dolfie menegaskan bahwa kalaupun ada respons dari anggota dewan, hal itu belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI.