LIVE

Propam Polda Riau dan POM 3 Matra Bahas Pilkada, Ingatkan Netralitas Personel

Polri menegaskan semua pihak harus menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

pilkada 2024
Propam Polda Riau dan POM 3 Matra Bahas Pilkada, Ingatkan Netralitas Personel
Propam Polda Riau dan POM 3 Matra Bahas Pilkada, Ingatkan Netralitas Personel (merdeka.com)

Propam Polda Riau dan POM 3 Matra Bahas Pilkada, Ingatkan Netralitas Personel

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Riau bersama Polisi Militer (POM) dari tiga matra (TNI AL, AU dan AD) membahas netralitas selama Pilkada 2024.


Selain itu, pertemuan yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru ini, juga merupakan silaturahmi dan sinergitas TNI-Polri, dalam menjaga kestabilan dan keamanan wilayah.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin Louis Sengka mengatakan, pertemuan ini diharapkan dapat mempererat sinergitas TNI-Polri dalam penanganan internal masing-masing saat Pilkada nantinya.


"Ini adalah upaya kami untuk mempererat sinergitas. Khususnya dalam penanganan personel secara internal," ucapnya.

Kombes Sengka berharap semua pihak agar menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Kami TNI-Polri juga menegaskan akan netral pada agenda nasional yaitu Pilkada serentak Oktober 2024 nanti," jelasnya.


Sementara itu, Dansatpomau Letkol Pom Mochamad Eka mengatakan hal senada. Dia ingin TNI Polri berkolaborasi dalam penanganan internal sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

"Alhamdulilah. Silaturahmi ini sangat baik, dan bisa memperkuat sinergitas TNI-Polri. Kami bisa saling berkolaborasi menangani permasalahan yang melibatkan personel ataupun internal, sesuai dengan tupoksi masing-masing," kata Eka.


Dalam pertemuan tersebut, Kabidpropam Polda Riau Kombes Edwin Louis Sengka didampingi Kasubbid Paminal AKBP Fahrian Saleh Siregar, Kasubbid Provos AKBP Imam Seno dan Kasubbid Wabprof Kompol aslely Turnip.

Sementara, dari Polisi Militer diikuti Dandenpomal Lanal Dumai Mayor Laut (PM) Syaparudin

Dansatpomau Letkol Pom Mochamad Eka serta Dansub Tembilahan Kapten Cpm First Otto H Sipahutar.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Aktivis Usul Program Makan Bergizi Gratis Disetop 30 Hari

{{caption}}
Bahlil Sebut Prabowo Teladan bagi Pengusaha Muda

{{caption}}
Bahlil: MBG itu Makan Bergizi Gratis, Jangan Dipelintir 'Mas Bahlil Ganteng'

{{caption}}
Prabowo: Indonesia Butuh Pengusaha Militan

{{caption}}
Alasan Prabowo Ingin jadi Presiden: Indonesia Salah Arah Sejak 1990-an

{{caption}}
Pemerintah Beberkan Dua Catatan Evaluasi Layanan Haji 2026

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak

Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada

Tubagus Hasanuddin
{{caption}}
Jelang Hari Pencoblosan, Ini Upaya Polres Pelalawan Pastikan Pilkada Aman

Jelang pelaksanaan Pilkada di kabupaten Pelalawan, Polri menggelar doa bersama agar rangkaian Pilkada berlangsung aman.

Jelang Pilkada Serentak
{{caption}}
FOTO: Menko Polkam Budi Gunawan Tegas Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana

Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.

Pilkada 2024
{{caption}}
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Polri
{{caption}}
Begini Cara Personel Polri dan TNI Kolaborasi Dalam Misi Amankan Pilkada 2024

Personel Polri dan TNI berkolaborasi untuk mengamankan Pilkada 2024.

Sinergitas TNI Polri
{{caption}}
Propam Polri Siap Tindak Tegas Anggota Tidak Netral di Pilkada 2024

Divpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.

Polri
{{caption}}
Ini yang Dilakukan TNI Polri Wujudkan Pilkada 2024 Damai di Pekanbaru

Sejumlah pihak dikumpulkan, termasuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Pekanbaru
{{caption}}
Polisi dan TNI di Inhu Kumpulkan Sejumlah Pihak Petakan Pengamanan Pilkada 2024

Berkaca dari Pilkada lalu, polisi mengevaluasi terkait pendistribusian logistik, kerusakan kotak hingga surat suara.

Pilkada 2024
{{caption}}
Apel 3 Pilar Pengamanan Pemilu 2024, Kapolres Rohul Tekankan Netralitas dan Integritas

Apel dilaksanakan dalam rangka menjalin sinergitas dan mewujudkan Pemilu damai.

Pemilu Damai 2024
{{caption}}
Kompak, Polri dan TNI di Pekanbaru Jaga Kamtibmas Demi Pemilu Damai

Sinegitas itu dibuktikan dengan menggelar apel bersama di halaman Makodim 031/Pekanbaru

Pengamanan Pemilu
{{caption}}
Pemilu Damai Harga Mati, TNI-Polri di Rokan Hilir Siap Bersinergi

Kapolres Rohil AKBP Andrian menegaskan kalau TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih.

Pengamanan Pemilu
{{caption}}
Mendorong Pembentukan Panja Pengawasan Netralitas TNI-Polri jelang Pemilu 2024

Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.

TNI
{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

biaya politik
{{caption}}
Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

alarm demokrasi
{{caption}}
Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT Berkelas

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

anggaran daerah
{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

bupati cilacap
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

aliran uang
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

konten ai