Prabowo Soroti Mazhab 'Serakahnomics': Kurang Ajar!
Prabowo mengaku mencari pemahaman tentang mazhab ekonomi yang diikuti oleh para produsen kelapa sawit di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat tema mazhab yang ia sebut 'Serakahnomics' dalam acara perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa.
"Pasal 33 ini senjata pamungkas, ayat 2, cabang-cabang produksi, yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara," ungkapnya pada Rabu (23/7/2025).
"Sekarang saya tanya, kalau produksi beras ini hajat hidup orang banyak bukan? Kalau produksi jagung hajat hidup orang banyak tidak? Kalau produksi minyak goreng hajat hidup orang banyak bukan? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng langka?" tanyanya.
Prabowo mengungkapkan rasa herannya dan mencari tahu tentang mazhab ekonomi yang diadopsi oleh para produsen kelapa sawit di Indonesia. Akhirnya, ia menemukan istilah yang tepat, yaitu serakahnomic.
"Produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi di negara sendiri minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru, ini bukan mazhab neolib, atau pasar bebas, atau kapital, ini mazhab serakah, ini serakahnomics," tegasnya.
Dia pun meminta kepada para akademisi di universitas untuk membuka bidang studi baru yang berfokus pada serakahnomics.
Cari Keuntungan di Atas Penderitaan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto mengkritik para pengusaha yang mengikuti prinsip 'serakahnomics', yang dinilai hanya mementingkan keuntungan besar di atas kesengsaraan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pengusaha semacam ini tidak layak diperlakukan dengan baik.
"Ini sudah bukan pengusaha yang benar, ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship, ini adalah keserakahan. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini enggak diajarkan di fakultas-fakultas," ungkap Prabowo Subianto saat acara peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).
"Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, pasar bebas, sosialis ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan, ini lain, saya beri nama 'serakahnomics'. Ini adalah serakahnomics, ini enggak perlu kita kasih perlakuan yang baik."
Ia juga mengingatkan para pengusaha untuk mematuhi peraturan yang ada, dan menyebut pengusaha yang serakah sebagai parasit serta vampir ekonomi.
"Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak yang susah ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat, itu namanya adalah mengisap darah rakyat. Itu adalah menurut saya parasit pengisap darah, vampir. Vampir ekonomi," tambah Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa jika para pengusaha mematuhi aturan dan beroperasi dengan tertib, maka hal itu akan membawa keuntungan bagi Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah perbaikan ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Kasus Beras Oplosan
Prabowo memberikan contoh mengenai masalah beras oplosan yang merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahunnya. Ia mengungkapkan bahwa dengan anggaran sebesar Rp100 triliun, sebanyak 100.000 sekolah dapat diperbaiki.
"Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita punya 330.000 sekolah dalam 3 setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia," tutur Prabowo.
Menurutnya, para pengoplos yang mengubah beras biasa menjadi beras premium telah melakukan tindakan yang merugikan ekonomi, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan.
Prabowo juga mengimbau kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.
"Ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang dan ini kita harus hentikan. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia usut, tindak," pungkas Prabowo.
Tindakan tersebut, menurutnya, harus segera dihentikan untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi negara.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4937406/original/087834900_1725530761-Infografis_SQ_Prabowo_Bidik_Pertumbuhan_Ekonomi_Tembus_8_Persen.jpg)