Prabowo Ancam Sikat Jenderal TNI-Polri Jika Bekingi Tambang Ilegal, Mau Orang Besar atau Kuat Enggak Ngaruh

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di seluruh Tanah Air. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR pada hari Jumat, 15 Agustus.

Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan mengenai keberadaan ribuan tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara.

"Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya diberi laporan dari aparat terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun. Oleh karena itu, saya minta dukungan seluruh DPR, partai politik, ini demi rakyat kita," ungkap Prabowo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk memberantas tambang ilegal, meskipun ada dugaan bahwa mereka dilindungi oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai-partai besar.

"Saya beri peringatan apakah ada orang besar, orang kuat, Jenderal dari manapun, apakah Jenderal TNI atau Jenderal Polisi, atau Mantan Jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," katanya.

Ia juga mengingatkan kepada para anggota partai, termasuk Gerindra, untuk segera melaporkan jika terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

"Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat, Anda jadi Justice Collaborator, Anda laporan saja. Kalaupun Anda Gerindra, tidak akan saya lindungi," tegasnya.

Prabowo Heran Indonesia Punya Produksi Kelapa Sawit Terbesar Justru Mengalami Kelangkaan Minyak Goreng

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rasa herannya terhadap fenomena kelangkaan minyak goreng yang sempat melanda negara ini beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR pada hari Jumat, 15 Agustus.

"Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya beri nama Serakahnomics," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Prabowo juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar, kelangkaan komoditas tersebut berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selain itu, ia mengangkat isu mengenai harga pangan yang terus meningkat, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam.

"Aneh, kita subsidi pupuk, alat pertanian, waduk, beras, tapi harga pangan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat. Keanehan-keanehan ini terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, ada penyimpangan," tambahnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa sistem ekonomi yang seharusnya diatur berdasarkan UUD 1945, terutama pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah diabaikan. Ia merasa seolah-olah ketentuan tersebut tidak relevan dalam kehidupan modern di abad ke-21.

"Setelah saya pelajari secara mendalam, ada keyakinan UUD 1945 terutama pasal-pasal pengamanan seperti pasal 33 adalah benteng pertahanan ekonomi kita," tuturnya.

Prabowo Blak-blakan soal Korupsi yang Sudah Mengakar

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya praktik korupsi yang sudah mengakar di kalangan pejabat publik dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa budaya korupsi telah merasuki setiap tingkat birokrasi, termasuk di BUMN, BUMD, dan organisasi pemerintahan lainnya.

"Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN, BUMN kita, ada di BUMD BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak menyembunyikan fakta-fakta tersebut. Sejak dilantik sebagai Presiden RI, ia telah menyatakan niatnya untuk memimpin agenda pemberantasan korupsi.

"Saya disumpah oleh UUD karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ia semakin menyadari besarnya penyelewengan uang rakyat yang terjadi di pemerintahan, meskipun hal ini tidak baik, tetapi perlu disampaikan kepada DPR.

"Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada wakil-wakil rakyat Indonesia," tambah Prabowo.

Ia melaporkan bahwa pemerintah telah berhasil menyelamatkan Rp300 triliun uang rakyat dari potensi korupsi, melalui langkah-langkah efisiensi seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas luar negeri dan alat tulis kantor.

"Kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 Triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan di antaranya perjalanan dinas luar negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran lain yang jadi sumber korupsi dan bancakan," jelasnya.

Prabowo menekankan bahwa seluruh upaya efisiensi ini merupakan amanat dari UUD 1945. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari DPR dan pihak-pihak lain agar kekuasaan pemerintah tidak jatuh ke dalam praktik korupsi.

"Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yg absolut akan menjadi korup yang absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah besar di bangsa kita," tutup Prabowo.