Prabowo: Sangat Aneh dan Tidak Logis, Indonesia Produksi Kelapa Sawit Terbesar Justru Alami Kelangkaan Minyak Goreng

Selain minyak goreng, Prabowo juga menyampaikan keprihatinan mengenai tingginya harga pangan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan keheranannya mengenai kelangkaan minyak goreng yang sempat melanda Indonesia beberapa waktu yang lalu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR pada hari Jumat, 15 Agustus. "Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya beri nama Serakahnomics," ungkap Prabowo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dia juga menambahkan, "Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, beberapa bulan, kelapa sawitnya langka."

Selain membahas minyak goreng, Prabowo juga menyoroti masalah harga pangan yang terus meningkat. Dia menekankan bahwa Indonesia seharusnya kaya akan sumber daya alam. "Aneh, kita subsidi pupuk, alat pertanian, waduk, beras, tapi harga pangan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat. Keanehan-keanehan ini terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, ada penyimpangan," jelasnya. Prabowo menambahkan bahwa sistem ekonomi yang diatur oleh UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, seolah-olah telah diabaikan. "Setelah saya pelajari secara mendalam, ada keyakinan UUD 1945 terutama pasal-pasal pengamanan seperti pasal 33 adalah benteng pertahanan ekonomi kita," tuturnya.

Ini adalah Kebenaran yang Tidak Bisa Disembunyikan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya praktik korupsi yang sudah mengakar di kalangan pejabat publik. Dia menekankan bahwa budaya korupsi telah menyebar ke semua lapisan birokrasi, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga berbagai organisasi pemerintahan lainnya. "Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN, BUMN kita, ada di BUMD BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat (15/8/2025).

Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak menyembunyikan fakta-fakta tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak dilantik sebagai Presiden RI, dirinya telah berkomitmen untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi. "Saya disumpah oleh UUD karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah," ujarnya. Dia juga mengakui bahwa seiring waktu, dia semakin menyadari besarnya penyelewengan dana rakyat yang terjadi di pemerintahan. Meskipun situasi ini tidak baik, Prabowo merasa penting untuk melaporkannya kepada DPR.

"Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada wakil-wakil rakyat Indonesia," ungkapnya. Prabowo bahkan menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menyelamatkan Rp300 triliun uang rakyat dari potensi korupsi. Usaha ini meliputi pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri serta pengadaan alat tulis kantor. "Kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 Triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan di antaranya perjalanan dinas luar negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran lain yang jadi sumber korupsi dan bancakan," jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, semua langkah efisiensi tersebut merupakan amanat dari UUD 1945. Dia juga menyadari pentingnya pengawasan dari DPR dan semua pihak agar kekuasaan pemerintah tidak terjerumus ke dalam korupsi. "Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup yang absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah besar di bangsa kita," tutup Prabowo.