Prabowo Minta THR Pekerja Swasta, BUMN dan BUMD Diberikan Paling Lambat H-7 Lebaran

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan Pembayaran THR Lebaran 2026 bagi seluruh pekerja, termasuk ASN dan swasta, serta memberikan kabar gembira bagi driver transportasi online yang akan menerima bonus khusus.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Penyaluran THR Lebaran 2026 bagi ASN dan bonus khusus untuk pengemudi daring harus tepat waktu, wujud komitmen pemerintah pada kesejahteraan pekerja.

THR wajib diberikan kepada pekerja swasta masa kerja minimal 1 tahun dengan besaran satu bulan upah.

Perhatikan jadwal resmi pencairan THR 2026 bagi ASN dan karyawan swasta, yang mencakup rincian nominal, metode perhitungan, serta aturan terbaru yang berlaku.

Regi menyampaikan bahwa THR bukan sekadar bonus tahunan, melainkan sudah menjadi bagian dari perencanaan finansial, utamanya menjelang Lebaran.

Prabowo juga meminta pengusaha membayarkan THR untuk pekerja swasta paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 2025.

Mengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.

Dia mengingatkan bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Polri saat menjalankan tugasnya berasal dari dana yang dibiayai oleh masyarakat.

Salah satu apresiasi disampaikan Dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Indri Arrafi.

Usulan itu nantinya ditindaklanjuti untuk menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Menurut dia, Prabowo tentunya mendapatkan informasi yang akurat dari jajarannya.

Padahal, Indonesia sudah 81 tahun merdeka dan merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah.

Prabowo menegaskan tak pernah mengganggu pemimpin menang dan mendapatkan mandat.

Airlangga optimistis ekonomi RI tumbuh hingga 5,5% di kuartal I 2026, didorong konsumsi, THR, dan belanja negara di tengah ketidakpastian global.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.