Polri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional dengan Penambahan 10 Gudang Ketahanan Pangan Baru pada 2026

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penambahan 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri pada 2026, memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi pasokan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas dan mendorong ekonomi berkel

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan rencana strategis penambahan fasilitas penyimpanan. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri akan membangun 10 Gudang Ketahanan Pangan baru pada tahun 2026.

Pengumuman penting ini disampaikan dalam acara Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri oleh Presiden RI Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Barat, Jumat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polri untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan, mempercepat distribusi, dan menjaga stabilitas pasokan bahan pangan di berbagai wilayah Tanah Air.

Dengan penambahan ini, diharapkan peran Polri dalam menjaga ketersediaan pangan semakin vital, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan fluktuasi harga. Keberadaan Gudang Ketahanan Pangan Polri ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perluasan Jaringan Gudang Ketahanan Pangan Polri

Saat ini, Polri telah memiliki 18 Gudang Ketahanan Pangan yang tersebar di 12 polda di seluruh Indonesia. Fasilitas-fasilitas ini telah beroperasi untuk mendukung logistik pangan di wilayah masing-masing, memastikan pasokan tetap terjaga.

Pada tahun 2026, rencana ambisius akan diwujudkan dengan pembangunan 10 unit gudang tambahan yang berlokasi di delapan polda berbeda. Penambahan ini akan menjadikan total Gudang Ketahanan Pangan Polri mencapai 28 unit, dengan masing-masing gudang memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton.

Selain itu, Polri juga sedang dalam proses pembangunan Gudang Ketahanan Pangan di wilayah Polda Metro Jaya yang memiliki kapasitas jauh lebih besar, yakni 10.000 ton. Ini menunjukkan skala prioritas yang diberikan untuk wilayah padat penduduk seperti ibu kota dalam menjaga pasokan pangan.

Kapolri juga menegaskan visi jangka panjang Polri untuk membangun Gudang Ketahanan Pangan di seluruh polda jajaran. Hal ini akan menciptakan jaringan logistik pangan yang komprehensif dan merata di seluruh pelosok negeri, memperkuat sistem ketahanan pangan dari hulu ke hilir.

Dampak Ekonomi dan Distribusi Pangan

Keberadaan Gudang Ketahanan Pangan Polri ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi, tetapi juga memberikan efek domino yang mendorong tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan. Dengan pasokan pangan yang stabil, harga dapat terkendali dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih lancar.

Di samping gudang utama, Polri juga menyediakan 30 gudang filial yang berfungsi sebagai titik distribusi dan penyimpanan tambahan. Gudang-gudang filial ini terdiri dari 25 gudang aset Polri, tiga gudang aset pemerintah daerah, satu gudang aset Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tiga gudang pinjam pakai masyarakat.

Gudang filial ini memiliki peran krusial, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki fasilitas gudang Badan Urusan Logistik (Bulog), seperti di Papua. Penempatan gudang-gudang ini di lokasi strategis membantu mengatasi tantangan geografis dan memastikan pemerataan pasokan pangan.

Inisiatif ini mencerminkan pendekatan holistik Polri dalam menjaga stabilitas nasional, tidak hanya dari aspek keamanan tetapi juga dari pilar ketahanan pangan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat

Komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto yang meresmikan 1.179 SPPG serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Acara peresmian tersebut berlangsung di SPPG Palmerah, kawasan Jakarta Barat, menegaskan pentingnya proyek ini bagi agenda nasional. Kehadiran Presiden menunjukkan bahwa program ini merupakan prioritas dalam upaya menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan di Indonesia.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Kehadiran para menteri dan kepala lembaga ini menggarisbawahi kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat.

Sumber: AntaraNews