Polisi Ternyata Sudah Periksa SYL di Gedung KPK Terkait Kasus Pemerasaan Firli Bahuri

"Mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya," kata Karyoto.

Hanya saja pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan sejak 20 November kemarin.

Pelimpahan berkas perkara dan menunggu dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dinyatakan rampung bakal diumumkan ke publik.

Polisi memanggil sejumlah ahli untuk dimintai pandangan dalam dua kasus yang menyeret nama mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

SYL dan saksi lainnya telah memiliki jadwal tetap persidangan pada hari yang sama

Pihak SYL menilai kasus yang membelit kliennya saat ini terkesan sedang landai

Firli kembali diperiksa terkait kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo

Sayangnya pengacara Syahrul enggan mengungkapkan materi pemeriksaan tersebut.

Kembalinya SYL diperiksa, diketahui merupakan lanjutan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik pada Kamis (11/1) kemarin.

SYL tiba di Bareskrim pada pukul 10.40 WIB dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Dia baru keluar dari gedung sekitar pukul 22.53 WIB.

SYL mengaku telah membuka semua terkait fakta yang diketahuinya sebagai saksi kasus dugaan pemerasaan dengan tersangka Firli Bahuri.

Penyidik memeriksa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK, Firli Bahuri.

KPK curiga Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar jasa firma hukum Visi Law Office menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi.

PDIP memperkenalkan sejumlah tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat pidana penjara Syahrul Yasin Limpo dari semula 10 tahun menjadi 12 tahun.

SYL terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Hakim juga mengenakan SYL membayar uang pengganti Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu.

Polri klaim tangani kasus Firli Bahuri secara profesional

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

KPK membantah foto tumpukan dolar yang viral berasal dari rumah Silmy Karim. Penyidik hanya menyita uang tunai, valas, kendaraan, dan perhiasan.