Ada Febri Diansyah, Ini Sederet Mantan Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan SYL yang Kini Bela Hasto

Sebelum menjalani sidang, Hasto mengepalkan tangan di PN Jakpus.

Kuasa hukum menyampaikan hal itu usai mendampingi Hasto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menilai langkah Febri ini kurang etis. Pasalnya, saat kasus OTT KPU bergulir, Febri masih menjabat sebagai Jubir KPK.

Sekedar informasi, Hasto akan menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat pada Jumat (14/3) nanti dengan agenda pembacaan dakwaan.

Febri mengaku sudah mempelajari kasus terkait dan meyakini adanya kejanggalan dalam tindakan yang dilakukan ‘mantan kantornya’ dalam hal ini KPK.

Ronny mengatakan, tim hukum yang sudah dibentuk adalah suatu kolaborasi antara tim hukum dari partai dan juga mereka para profesional berlatar non partai.

Menurut Ronny, Hasto sengaja ditargetkan untuk ditahan sebelum kongres partai

Hasto saat ini tengah menjalani praperadilan. Oleh karena itu penahanan tidak boleh dilakukan tanpa izin atau keputusan hakim.

Sebanyak 1.000 pengacara disebut siap memberikan pendampingan dalam perkara yang menyeret nama Hasto Kristiyanto.

PDI Perjuangan (PDIP) menilai penetapan Sekjen Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di PK sangat bermuatan politis.

Chico menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adanya upaya ambil alih PDIP.

"Bukan baper, apa yang kita lakukan itu adalah hak hukum kami," ucap Ronny

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan, Febri Diansyah mendatangi gedung Merah Putih untuk mendampingi kliennya.

Menurut Febri, ada pernyataan hakim yang tidak konsisten

Febri sendiri sempat mengaku hanya dicecar seputar proses penunjukan dirinya sebagai tim kuasa hukum Hasto.

Febri Diansyah diperiksa Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku

Fathroni diperiksa penyidik pada Kamis (27/3) kemarin.

Saat ini, KPK mempertimbangkan untuk hanya memeriksa salah satu dari kedua orang tersebut.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.