PHK Massal dan Aksi Protes, Tantangan Awal untuk Prabowo-Gibran

Program unggulan lainnya yang perlu disosialisasikan lebih luas adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan 3 juta rumah.

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi UU TNI menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi seperti masa Orde Baru. Aksi ini disusul dengan teror berupa pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media, yang menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak.

Di tengah lemahnya aspek komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran, komentar yang dilontarkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dinilai memperkeruh suasana. Publik pun memberikan penilaian negatif hingga mencapai 75,3 persen.

Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif dalam periode enam bulan pemerintahan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (71,6 persen), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (67,2 persen), dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8 persen).

Temuan ini berasal dari riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT), berdasarkan analisis tanggapan pengguna media sosial di akun resmi menteri/kepala badan atau akun kementerian/badan. Data diambil dari platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan TikTok selama periode 6–15 April 2025.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform tersebut merupakan media sosial paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna yang berbeda, kombinasi ini diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

“Dalam evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, aspek komunikasi publik dan kontroversi para menteri menjadi catatan yang perlu dilakukan perbaikan,” ungkap Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa dalam keterangannya, Minggu (27/4).

Presiden Prabowo Subianto mengakui kegagapan sebagian pembantunya yang merupakan orang baru di pemerintahan, sehingga kerap memunculkan salah ucap dan menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.

“Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan para jurnalis senior di Hambalang, yang sekaligus menepis pandangan bahwa Prabowo anti-kritik dan bakal membungkam media,” terang Johan.

Prabowo juga menekankan pentingnya penyampaian yang tepat kepada publik terkait program prioritas serta capaian pemerintah. “Dalam gebrakan awal pemerintahan, Prabowo meluncurkan program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis (CKG), serta kebijakan efisiensi anggaran,” jelas Johan.

Program unggulan lainnya yang perlu disosialisasikan lebih luas adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan 3 juta rumah. “Citra koperasi perlu diangkat kembali dan pemerintah perlu belajar dari pengalaman KUD dan BUMDes sebelumnya,” terang Johan.

Pembangunan Koperasi Jadi Sorotan

Pembentukan koperasi desa menjadi tanggung jawab Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Desa Yandri Susanto, serta dibantu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sementara itu, program pembangunan 3 juta rumah ditangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

“Figur-figur tersebut juga dinilai kontroversial, sehingga menjadi perhatian agar tidak berdampak negatif pada kebijakan yang dijalankan,” lanjut Johan. Maruarar mendapatkan penilaian negatif sebesar 64,1 persen, Trenggono 50,3 persen, sementara Menteri HAM Natalius Pigai tercatat 55,1 persen.

Nama lain yang juga mendapat penilaian negatif adalah Menteri PANRB Rini Widyantini (57,7 persen), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (52,8 persen), dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (47,5 persen).

“Menjadi pegawai negeri atau ASN masih menjadi pilihan banyak orang, apalagi di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan maraknya PHK,” pungkas Johan. Pemerintah memutuskan mempercepat jadwal pengangkatan CPNS setelah muncul keresahan para pendaftar.

Serangkaian PHK terjadi di sektor tekstil, bahkan pabrik terbesar Sritex pun mengalami guncangan. Perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikhawatirkan berdampak pada industri padat karya.