Riset IDSIGHT: Tingkat Kepuasan Pemerintahan Prabowo-Gibran 74,6 Persen

Sebanyak 74,6 persen responden menilai positif kepemimpinan Presiden Prabowo, sementara 15,4 persen memberikan penilaian negatif.

Memasuki enam bulan masa pemerintahan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih bertengger cukup tinggi.

Sebanyak 74,6 persen responden menilai positif kepemimpinan Presiden Prabowo, sementara 15,4 persen memberikan penilaian negatif, dan sisanya bersikap netral. Untuk Wakil Presiden Gibran, 73,5 persen responden memberikan penilaian positif, 14,2 persen negatif, dan sisanya netral.

Dibandingkan periode awal tahun, tepat saat 100 hari pemerintahan, terjadi sedikit penurunan. Kala itu, Prabowo mencatat penilaian positif hingga 83,4 persen, sementara Gibran meraih 78,2 persen.

Temuan ini merupakan hasil riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) yang menganalisis respons terhadap konten media sosial di akun resmi presiden dan wakil presiden pada 6–15 April 2025, mencakup platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan TikTok.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform tersebut merupakan yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna yang beragam, analisis dari berbagai platform ini diharapkan memberikan gambaran lebih objektif.

"Kinerja Presiden Prabowo pada 6 bulan pemerintahan dinilai positif hingga 74,6 persen, dengan tantangan soal ekonomi dan aspek komunikasi kebijakan publik," ungkap Direktur Komunikasi IDSIGHT, Johan Santosa dalam keterangannya, Minggu (27/4).

Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo mengakui adanya kendala komunikasi yang dihadapi pemerintah, termasuk saat merespons kritik dan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tagar #IndonesiaGelap.

Sebagai langkah perbaikan, Prabowo mengundang sejumlah jurnalis senior dalam dialog eksklusif di Hambalang.

"Yang paling menarik perhatian publik adalah kehadiran Najwa Shihab, mengingat sebelumnya kerap tampil membawakan acara talk show dengan pertanyaan-pertanyaan tajam saat mewawancarai tokoh-tokoh politik," tandas Johan.

Tantangan Ekonomi

Dalam otokritiknya, Prabowo menilai kinerja pemerintahannya baru mencapai skor 6 dari 10, menandakan masih banyak ruang perbaikan.

"Di sisi lain, Prabowo meyakini adanya terobosan dan pencapaian yang dilakukan, tetapi kurang baik dinarasikan kepada publik," lanjut Johan.

Beberapa contoh yang disebut adalah stabilnya harga pangan dan produksi beras yang mencatatkan angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Prabowo juga menginstruksikan Bulog untuk menyerap gabah petani, meski laporan menyebutkan banyak tengkulak membeli di bawah harga Rp6.500 per kilogram.

Sebagai upaya memperkuat komunikasi publik, Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden.

"Sebelumnya, Prabowo mengakui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi teledor saat mengomentari teror kepala babi terhadap media Tempo," jelas Johan.

Saat terjadi aksi demonstrasi mahasiswa di dekat Istana, Mensesneg Prasetyo turun langsung menemui para mahasiswa. Mahasiswa menolak beberapa kebijakan pemerintah, termasuk kekhawatiran terhadap efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pendidikan dan layanan publik, serta program makan bergizi gratis (MBG).

Muncul pula keresahan generasi muda terkait sulitnya mencari kerja, kenaikan biaya hidup, dan kondisi politik, yang berujung pada seruan #KaburAjaDulu di media sosial.

"Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menembus Rp17 ribu, serta gejolak di bursa saham, menambah penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah," papar Johan.

Tantangan ekonomi ini diperberat oleh dampak perang dagang global, dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian Indonesia.

"Masalah ekonomi menjadi tantangan pada paruh awal pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah bergulirnya program-program prioritas yang juga memerlukan anggaran besar," pungkas Johan.

Selain itu, publik juga menyoroti tawaran pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Prabowo baru-baru ini melakukan lawatan ke Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya sebagai bagian dari upaya diplomasi untuk mendorong perdamaian di tengah ketidakpastian geopolitik.

Dalam aspek ekonomi, janji penciptaan 19 juta lapangan kerja dipertanyakan, terutama di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Maraknya penggunaan teknologi akal imitasi (AI) juga menjadi kekhawatiran di kalangan pelaku kreatif, yang mendesak adanya regulasi untuk perlindungan.

Publik terus mendesak penuntasan kasus korupsi dan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas dan memberikan hukuman berat bagi para koruptor.