Perkuat Kolaborasi Perlindungan Anak Papua, Pemprov dan Kedubes Kanada Jalin Kerja Sama Strategis

Pemerintah Provinsi Papua dan Kedutaan Besar Kanada memperkuat Kolaborasi Perlindungan Anak Papua serta perempuan, dan pencegahan kekerasan seksual di Bumi Cenderawasih. Simak detail kerja sama strategis ini yang bertujuan membangun sistem perlindungan so

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Kedutaan Besar (Kedubes) Kanada telah memperkuat kolaborasi strategis dalam program perlindungan anak dan perempuan. Kerja sama ini juga mencakup upaya pencegahan kekerasan seksual di wilayah Bumi Cenderawasih. Inisiatif ini menandai langkah penting dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan kelompok rentan di Papua.

Pelaksana Tugas Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, menyatakan bahwa kolaborasi antara Pemprov Papua dan Pemerintah Kanada memiliki peran krusial. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Papua. Pertemuan ini berlangsung di Jayapura pada Selasa (10/2).

Kunjungan kerja dari Kedubes Kanada ke Pemprov Papua pada Selasa (10/2) menjadi momentum penting untuk membahas program lanjutan. Diskusi tersebut berfokus pada upaya berkelanjutan dalam perlindungan anak dan perempuan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan perlindungan sosial di Papua.

Sinergi Pemprov Papua dalam Perlindungan Anak dan Perempuan

Suzana D. Wanggai menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan program perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemitraan dengan Kedubes Kanada menjadi salah satu pilar utama dalam upaya ini.

Dukungan yang diterima Pemprov Papua dari Pemerintah Kanada tidak hanya terbatas pada pendanaan program. Namun, juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program perlindungan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaksana memiliki keahlian yang memadai.

Selain itu, kerja sama ini juga berfokus pada penguatan lembaga pendamping korban kekerasan. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi prioritas. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh Papua.

Kolaborasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih responsif bagi korban kekerasan. Ini sekaligus mendorong terbentuknya sistem perlindungan sosial yang lebih terstruktur dan komprehensif di Papua. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi korban yang tidak mendapatkan penanganan yang layak.

Dukungan Kedubes Kanada untuk Peningkatan Kapasitas di Papua

Second Secretary Political and Public Affairs, Foreign Policy and Diplomacy Services (FPDS), Embassy of Canada to Indonesia & Timor-Leste, Arielle Sobhani, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Pemprov Papua merupakan bagian dari pemantauan. Pertemuan ini juga membahas kelanjutan kerja sama yang telah terjalin selama beberapa tahun terakhir. Kunjungan ini menegaskan komitmen jangka panjang Kanada di Papua.

Kunjungan Kedubes Kanada bertujuan untuk meninjau capaian program yang didanai oleh Pemerintah Kanada. Selain itu, kunjungan ini juga membuka peluang penguatan kerja sama di masa depan. Kemitraan ini melibatkan Pemprov Papua dan mitra lokal untuk memastikan keberlanjutan program.

Fokus utama dari kerja sama ini meliputi perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan kekerasan berbasis gender. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat. Peningkatan kapasitas lembaga dan komunitas dalam memberikan pendampingan korban juga menjadi poin penting.

Kedubes Kanada juga mendorong pengembangan kolaborasi di sektor kesehatan. Terutama dalam pelatihan tenaga kesehatan untuk mendukung layanan yang lebih inklusif bagi masyarakat Papua. Ini menunjukkan pendekatan holistik dalam mendukung pembangunan dan perlindungan di wilayah tersebut.

• Dukungan Kanada mencakup pendanaan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan lembaga pendamping, dan koordinasi lintas OPD.
• Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan responsif bagi korban kekerasan dan sistem perlindungan sosial terstruktur.
• Fokus kerja sama meliputi perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan peningkatan kapasitas lembaga pendamping.
• Pengembangan kolaborasi di sektor kesehatan, khususnya pelatihan tenaga kesehatan, juga menjadi bagian penting dari program ini.

Sumber: AntaraNews